Home DPRD Kota Semarang DPRD: Buat Masyarakat Pilih Gunakan BRT Semarangi

DPRD: Buat Masyarakat Pilih Gunakan BRT Semarangi

652
Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi menempel stiker stop narkoba saat peluncuran Koridor V dan VI BRT Semarang.

Semarang, 3/11 (BeritaJateng.net) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta pemerintah kota setempat mengoptimalkan keberadaan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang agar menjadi pilihan utama masyarakat.

“Belum maksimalnya Trans Semarang kan bisa dilihat dari masih banyakny kendaraan pribadi berseliweran di jalan. Akhirnya, kerap bikin macet,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso di Semarang.

Menurut dia, berbagai inovasi semestinya terus dilakukan untuk semakin menarik minat masyarakat memilih menggunakan BRT Trans Semarang saat bepergian, berangkat kerja atau sekolah ketimbang menggunakan kendaraan pribadi.

Ia mengatakan kebijakan lainnya juga perlu dilakukan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi, seperti penerapan pelat nomor mobil ganjil dan genap secara bergiliran, atau bisa juga dari usia kendaraan.

“Keberadaan angkutan `feeder` (pengumpan, red.) juga harus disiapkan di titik-titik permukiman, seperti perkampungan, perumahan, dan sebagainya. Jadi, terhubung langsung dengan halte Trans Semarang,” katanya.

Selama ini, diakui politikus Partai Gerindra itu, peran angkutan “feeder” belum dimaksimalkan, padahal banyak angkutan kota (angkot) yang bisa dialihfungsikan menjadi angkutan pengumpan di lokasi permukiman.

“Sebenarnya kan bisa bekerja sama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) setempat untuk memaksimalkan angkutan `feeder`. Angkutan-angkutan kecil bisa jadi `feeder` yang dibiayai dari APBD Kota Semarang,” katanya.

Joko mengatakan kebijakan yang sudah dilakukan untuk mengurangi kemacetan baru penerapan jalur satu arah di beberapa ruas jalan, tetapi justru menambah kemacetan sehingga perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan itu.

“Saya melihat kebijakan jalur satu arah ini tidak mengurai kemacetan, tetapi malah menambah kemacetan. Seperti di Jalan Pemuda, Semarang. Tidak hanya jam-jam tertentu. Makanya, ini perlu dievaluasi,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Trans Semarang Ade Bhakti mengatakan terus melakukan inovasi dan pembenahan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat pengguna Trans Semarang.

“Untuk keluhan, kami sudah menampung dan menindaklanjuti. Hingga September 2017, ada 459 keluhan dari masyarakat. Terbanyak di periode Juli 2017 dengan komplain atas perilaku sopir yang mendominasi,” katanya.

Berbagai macam keluhan terhadap perilaku sopir, mulai ugal-ugalan, menerobos lampu merah, merokok di dalam bus, hingga berkata kasar, lanjut dia, menjadikan pihaknya memberhentikan sebanyak 22 sopir.

Belum termasuk 28 petugas tiket yang juga dikeluarkan, kata dia, sebab terbukti melanggar standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan manajemen BLU Trans Semarang, utamanya pelanggaran berat dan mencoba curang.

“Ternyata, efeknya lumayan signifikan terhadap pendapatan yang mengartikan jumlah penumpang semakin banyak seiring dengan pembenahan pelayanan. Semula, pendapatan rata-rata Rp58-64 juta/hari, sementara sekarang Rp72-84 juta,” katanya.

Yang jelas, kata Ade, evaluasi terhadap pelayanan BRT Trans Semarang terus dilakukan secara berkala, dan dalam waktu dekat akan ditambah sebanyak 72 alat “ticketing” untuk memudahkan pembayaran. (Bj/El)