Home Headline DPR RI Soroti Penutupan Lokalisasi Semarang, Minta Pemerintah Pikirkan Masa Depan WPS

DPR RI Soroti Penutupan Lokalisasi Semarang, Minta Pemerintah Pikirkan Masa Depan WPS

674
Anggota DPR RI Juliari P. Batubara.

Semarang, 16/8 (BeritaJateng.net) – Rencana penutupan lokalisasi di Kota Semarang, yakni Resosialisasi Argorejo dan Gambilangu (GBL) masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Persoalan yang masih dipertanyakan di antaranya apakah pemerintah benar-benar mempersiapkan upaya pasca penutupan.

Tidak sekadar berhenti pada persoalan setuju atau tidak terhadap penutupan lokalisasi tersebut. Tidak hanya selesai dengan memberikan uang saku dan memulangkan para wanita pekerja seks (WPS) tersebut. Tentu saja tidak pula sekadar penutupan lokalisasi, tetapi bagaimana mengentaskan para pelaku prostitusi secara manusiawi.

Anggota Komisi VI DPR RI, Juliari P. Batubara meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang benar-benar melakukan penanganan PSK Argorejo sebelum maupun setelah lokalisasi tersebut resmi ditutup.

Tentu saja, Pemkot Semarang harus memikirkan dampak-dampak yang ditimbulkan dari penutupan lokalisasi.

“Kalau lebih berpikir manusiawi. Maka harus dipikirkan dampak-dampaknya. Ditutup sah-sah saja, namun jangan diperlakukan layaknya seorang penjahat. Mereka harus diperlakukan manusiawi. Maka Pemkot Semarang harus bertanggung jawab terhadap nasib PSK tersebut,” kata Juliari saat berkunjung ke Kota Semarang.

Dikatakannya, bagaimanapun mereka sudah bertahun-tahun menggantungkan hidup untuk mencukupi kebutuhan. “Pemerintah harus bertanggungjawab terhadap masa depan para PSK di sana, nanti akan bekerja apa, bagaimanapun mereka kan juga manusia. Apa mereka mau jadi PSK? kan sebetulnya tidak. Harus dipikirkan jangan asal sembarang ditutup, mereka punya anak, menyekolahkan anak, menafkahi keluarganya,” katanya.

Rencana uang tali asih yang akan diberikan kepada masing-masing PSK perlu dipertimbangkan kembali. Apakah bisa untuk menanggung kehidupan mereka seberapa lama. “Kalau ditutup, ya dipikir solusinya. Mereka akan bekerja apa, anak sekolah bagaimana biayanya, mencari makanan bagaimana, yang selama ini mereka menafkahi dari situ. Harus dipertimbangkan lebih matang. Misalnya tali asih Rp 6 juta apakah cukup?” ujarnya.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebelumnya menegaskan, penutupan lokalisasi harus dilakukan. Dia mengaku akan berupaya meluruskan pemikiran yang keliru bahwa praktik prostitusi dianggap sebagai tempat mencari rezeki. “Kami coba akan luruskan mindset tersebut. Makanya Dinsos, Satpol PP, kelurahan, dan kecamatan, saya minta untuk intensif masuk untuk melakukan pelatihan. Sampaikan kepada mereka bahwa mencari pekerjaan mencari rezeki agar tidak dengan cara seperti itu,” terangnya.

Namun rencana penutupan ditunda. Tadinya dijadwalkan penutupan 15 Agustus 2019, tapi karena anggarannya belum ada, maka ditargetkan akhir Agustus 2019. Dengan catatan, evaluasi dari Gubernur sudah sampai di kota dan dibahas oleh anggota dewan yang baru.

Lebih lanjut, dana tersebut berasal dari APBD Perubahan Kota Semarang yang saat ini dalam tahap evaluasi oleh gubernur. “Kalau itu sudah turun dan disahkan DPRD baru, maka bisa segera dilaksanakan. Sepanjang hal itu belum, ya kami tidak bisa jalan,” imbuhnya.

Namun demikian, Hendi enggan menyebutkan berapa nilai tali asih yang akan diberikan kepada para WPS. (El)