Home Hukum dan Kriminal DPR Diminta Tegas Menetapkan Capim KPK

DPR Diminta Tegas Menetapkan Capim KPK

KPK

Jakarta, 2/9 (BeritaJateng.net) – Komisi III DPR akan segera menerima 8 capim KPK dari Presiden Jokowi untuk diseleksi. Berkaitan dengan itu diharapkan Komisi III meneliti dengan cermat para capim KPK tersebut dan mencoret capim KPK yang terlibat dalam kasus penyelewengan aliran dana KPK ke
32 LSM di era kepemimpinan Abraham Samad.

Hal tersebut disampaikan Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Kamis. Menurutnya, ada sekitar Rp 96 miliar dana KPK yang mengalir ke 32 LSM. Dana KPK itu mengalir selama tiga tahun dengan tujuan yang tidak jelas.

“Kami menduga, Bareskrim Polri sudah memiliki data-data dan alat bukti yang akurat mengenai aliran dana Rp 96 miliar ke 32 LSM itu. Bahkan, ada data, tiga tokoh LSM anti korupsi mendapat dana khusus secara reguler dari KPK. Namun saat kasus ini hendak diusut, Bareskrim sepertinya diintervensi elit pemerintahan, sehingga pengungkapan kasus ini mandeg,” ujar Neta.

Elit pemerintah itu khawatir,
jika kasus ini diusut Polri akan timbul polemik dan kontroversial yang berkepanjangan.

“Kami mendesak Bareskrim jangan terpengaruh dengan intervensi pihak mana pun. Bareskrim harus tetap profesional mengusut dan membuka dugaan penyelewengan dana di KPK. Kasus ini harus dituntaskan secara
transparan ke publik dan semua pihak yang terlibat harus diseret ke pengadilan,” tambahnya.

Karena itu lanjut Neta, siapa pun tidak berhak membagi bagikan dana KPK tanpa alasan yang jelas. Penyelewengan dana Rp 96 miliar di KPK tidak boleh dibiarkan agar upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK benar benar dipercaya publik.

“Dengan adanya kasus penyelewengan dana Rp 96 miliar ini, Komisi III
harus bersikap tegas agar tidak meloloskan capim KPK yang terlibat.
Bahkan Komisi III harus meminta capim KPK yang terlibat memaparkannya secara transparan mengenai aliran dana ke 32 LSM itu, untuk kemudian mendesak Polri agar mengusut kasus itu secara transparan,” pinta Neta.

Pihaknya berharap Komisi III mampu melahirkan pemimpin KPK paradigma baru, yang tidak tercemar dengan masa lalu, yang bisa membuat KPK kembali terseret seret dalam masalah hukum, seperti kasus penyelewengan aliran dana Rp 96 miliar ke 32 LSM. (BJ)