Home News Update DPR Dilema Jika Menolak Calon Kapolri

DPR Dilema Jika Menolak Calon Kapolri

346
0
Komjen Budi Gunawan.Foto/Ist
Komjen Budi Gunawan.Foto/Ist

Semarang, 16/1 (BeritaJateng.net) – Analis politik Universitas Diponegoro Semarang Budi Setiyono menilai DPR RI berada dalam posisi dilematis menentukan putusan atas calon Kapolri yang diajukan Presiden, apalagi jika menolak.

“DPR dalam posisi yang dilematis karena hanya satu calon yang diajukan. Kalau calon Kapolri lebih dari satu, DPR mungkin bisa memilih, tetapi bagaimana jika cuma satu calon?,” katanya di Semarang, Jumat.

Pengajuan satu calon Kapolri, kata penasihat politik tokoh oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi itu, memiliki semacam kecenderungan pemaksaan kehendak yang mau tidak mau harus dituruti oleh DPR.

Kalau sampai DPR menolak, kata dia, mereka khawatir akan dikira terlalu sinis karena tidak menyetujui satu-satunya calon yang diusulkan Presiden dan jelas akan menimbulkan ketegangan baru antardua lembaga.

“Jadi, DPR ini memang menghadapi dilema. Muncul ketegangan baru kalau DPR berani menolak, maka kemudian DPR menyetujui satu-satunya calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan yang diajukan Presiden,” katanya.

Namun, kata pengajar FISIP Undip itu, DPR juga memiliki peran semakin memperkeruh suasana dengan menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri baru karena yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Semestinya, mereka melakukan mitigasi persoalan-persoalan yang mungkin timbul karena calon yang diajukan bermasalah. Sebagai penyelenggara negara, DPR kan harus mendengarkan aspirasi masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan DPR sebenarnya bisa melakukan rapat dengar pendapat dengan berbagai unsur terkait, seperti akademisi dan tokoh-tokoh yang “concern” dengan penegakan hukum sebelum mengambil keputusan.

“DPR bisa mendengar terlebih dulu pertimbangan-pertimbangan yang muncul. Bagaimana bila menolak atau menyetujui nantinya. Jadi, sejalan dengan apa yang dikehendaki masyarakat,” tukas Budi.

DPR RI akhirnya menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri melalui rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD di Jakarta, Kamis, meski sebelumnya KPK sudah menetapkan status tersangka. (Ant/BJ)