DPR Akan Panggil Menteri BUMN Klarifikasi Proyek Kereta Cepat

Jakarta, 28/1/16 (BeritaJateng.net) – Dalam waktu dekat ini, Komisi VI DPR RI akan memanggil menteri BUMN yang bertanggung jawab atas proyek kereta api cepat ini. Panggilan ini untuk mengklarifikasi serta mengetahui kelayakan kajian ekonomi serta bisnis plan megaproyek ini.

“Kita akan memanggil Ibu Rini terkait proyek kereta cepat ini, disini kami ingin melihat dari sisi prosedural serta aspek legal formal yang menjadi landasanya. Proyek ini meski tidak menggunakan APBN tapi karena ada BUMN kita yang terlibat maka harus dipantau betul pelaksanaannya nanti,”  demikian diungkapkan Ketua Komisi VI DPR, Achmad Hafisz Tohir, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis, (28/1/16).

Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan BUMN China. Karena itu, Komisi VI DPR berkepentingan untuk menjaga agar BUMN yang terlibat dalam proyek ini aman dan neraca keuangannya lancar.

“Jangan sampai mengganggu neraca keuangan dan modal perusahaan yang ujungnya kembali minta peyertaan modal negara (PMN),” tegas Hafisz

Terkait proyek kereta cepat ini Komisi I DPR juga akan memanggil Panglima TNI dan Menteri BUMN untuk mengkonfirmasi perihal kabar bakal menggusur kompleks strategis lapangan udara (Lanud) Halim Perdanakusuma Jakarta.

“Saya terkejut selama ini tidak ada pembicaraan atau minimal pemberitahuan perihal proyek kereta cepat melalui kompleks strategis Lanud Halim Perdanakusuma. kami minta Cetak biru pembangunan kereta cepat, itu mau dibuat seperti apa, harus jelas Misalnya pemerintah Jakarta membangun MRT, itu kan jelas tuh ada blueprint-nya,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais. (Bj50).

SHARE

Tulis Komentar Pertama