Home Lintas Jateng DPKD Kewalahan Capai Target Pendapatan Pajak Hiburan 2015

DPKD Kewalahan Capai Target Pendapatan Pajak Hiburan 2015

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

Semarang, 7/10 (BeritaJateng.net) – Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang mengakui susahnya mencapai target pendapatan pajak hiburan yang sudah ditetapkan tahun ini.

“Kami tadi sudah sempat ‘curhat’ dengan Komisi B DPRD Kota Semarang mengenai tingginya target pajak hiburan ini,” kata Kepala DPKAD Kota Semarang Yudi Mardiana di Semarang, Selasa.

Hal itu diungkapkannya di sela rapat paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang untuk membahas Rencana Peraturan Daerah tentang Perubahan atas APBD Kota Semarang 2015.

Yudi mengakui target pajak hiburan yang dipasang pada tahun ini sebesar Rp20 miliar memang terlalu tinggi, padahal terjadi penurunan pendapatan pada sektor hiburan di Kota Semarang.

“Ya, target (pajak hiburan, red.) tahun ini masangnya ‘ketinggian’. Semestinya, target sebesar Rp20 miliar itu untuk 2019. Jadi, akhirnya, ya, tidak bisa dikelola baik,” katanya.

Ia mengatakan ada banyak kendala yang dihadapi untuk memenuhi target pajak hiburan, antara lain sudah tidak ada lagi kompetisi sepakbola yang selama ini menjadi penyumbang terbesar.

Padahal, kata dia, dulu banyak sekali kompetisi sepakbola yang digelar di Kota Semarang dengan penonton yang membeludak, apalagi jika digelar pada Sabtu dan Minggu yang menyumbang pajak hiburan sangat besar.

Hiburan-hiburan rakyat bersifat insidentil, kata dia, saat ini kebanyakan juga dibebaskan dari tiket alias digratiskan sehingga DPKAD Kota Semarang tidak bisa menarik pajak hiburan.

“Belum lagi, banyak tempat biliar, dan sebagainya yang tutup atau gulung tikar. Jadi, kondisi di sektor hiburan di Kota Semarang sekarang ini memang kurang menggembirakan,” katanya.

Selain itu, kata dia, pelemahan ekonomi yang terjadi belakangan ini juga turut menyumbang lesunya sektor hiburan di Kota Semarang yang berdampak terhadap pencapaian target pajak hiburan.

“Makanya, tadi disetujui ada penurunan target pajak hiburan tahun ini yang semula ditetapkan sebesar Rp20 miliar menjadi Rp15 miliar. Berarti, ada penurunan sebesar Rp5 miliar,” katanya.

Selain pajak hiburan, kata dia, sektor pendapatan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) juga tidak memenuhi target karena dampak dari kelesuan ekonomi belakangan ini. (Bj/ant)