Home Nasional DPD RI Jateng Inisiasi RUU Kekerasan Perempuan dan Anak di Prolegnas 2014-2019

DPD RI Jateng Inisiasi RUU Kekerasan Perempuan dan Anak di Prolegnas 2014-2019

P_20150805_161352
Diskusi Publik DPD RI Jateng mengangkat permasalahan perempuan dan anak khususnya konteks kekerasan untuk dimasukkan dalam Prolegnas Legislatif Pusat periode 2014-2019.

Semarang, 5/8 (BeritaJateng.net) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi menyatakan akan mendorong penyusunan kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak khususnya pada konteks kekerasan agar dapat masuk dalam Prolegnas Periode 2014-2019.

Hal tersebut di sampaikan Komisi II DPD RI ini usai Diskusi public Meningkatkan peranan perempuan dalam peningkatan ekonomi masyarakat “Perempuan Berdaya, Indonesia Sejahtera” di Aula Kantor DPD RI Provinsi Jawa Tengah Jl. Imam Bonjol No. 185, Semarang, Rabu (5/8).

Menurut Denty, tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es yang banyak di khawatirkan masyarakat. Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah bersama, karena pelaku ada dilingkungan terdekat mungkin orang tua sendiri, kerabat dekat atau orang yang berada dilingkungan lingkup terdekat.

“Sehingga kami selaku DPD RI dan sebagai anggota legislative dimana kami membuat kebijakan Undang-undang, sangat penting kaitannya permasalahan kekerasan perempuan dan anak kita dorong untuk masuk Prolegnas periode 2014-2019, kita masih ada sisa empat tahun untuk bagaimana masuk prioritas Prolegnas yang akan kita buat,” ujar Denty.

Denty memfokuskan kebijakan anti kekerasan tersebut pada upaya perlindungan dan payung hukum.

“Inti dari solusi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bagaimana mereka mendapatkan perlindungan, pelaku harus di jerat sesuai tindakannya, untuk korban mendapatkan perlindungan seperti upaya menghilangkan trauma psikolgis dan yang paling penting upaya pemerintah hadir dalam setiap perjalanan perlindungan hokum bagi korban,” katanya. (BJ05)