Home Hukum dan Kriminal Dokumen Tak Lengkap, Tujuh Kapal Ditahan Polairut Polres Jepara

Dokumen Tak Lengkap, Tujuh Kapal Ditahan Polairut Polres Jepara

kapal nelayan

Jepara, 09/6 (BeritaJateng.net) – Dalam tiga bulan terakhir, Polairut Polres Jepara menahan tujuh kapal milik nelayan. Kapal-kapal tersebut ditahan lantaran tidak membawa kelengkapan dokumen pelayaran.

Kepala Satuan Polisi Perairan dan Udara (Polairut) Polres Jepara, AKP Samai menjelaskan, dalam 100 hari terakhir, pihaknya memang menahan tujuh kapal nelayan. Hanya saja, kasusnya bukan pencurian ikan (illegal fishing), tapi hanya persoalan pelanggaran. Banyak di antaranya tidak memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari syahbandar di daerah masing-masing.

“Kasusnya bukan pencurian ikan. Karena nelayan yang berlayar tersebut merupakan nelayan kita sendiri yang tidak melengkapi dokumen SPB yang disyaratkan. Untuk dokumen lainnya lengkap. Nelayan tersebut terutama dari wilayah Jawa Tengah,” ungkapnya.

Empat kapal yang ditahan tersebut merupakan hasil rasia satuannya. Sisanya merupakan limpahan dari Satgas V (Illegal Fishing) Polda Jateng. Kapal-kapal tersebut adalah KMN Sumedang (28 GT) dari Kecamatan Sarang, Rembang yang mengangkut ikan campuran sebanyak 1,5 ton, serta tiga kapal dari Kecamatan Kragan, Rembang.

Yakni KMN Lintas Samudra (15 GT) dan KMN Murni Agung (15 GT) dan KMN Harum Sari (30 GT), yang masing-masing mengangkut ikan campuran sebanyak 1 ton, 2 ton dan 2,8 ton.

Sementara kasus limpahan dari Satgas V merupakan tiga kapal dari Kabupaten Kendal. Yakni KMN Brebes I, KMN Sumber Harapan Ronggo Warsito dan KMN Lohjinawe Baru. Saat pengamanan, masing-masing membawa ikan campuran sebanyak 1,6 ton, 1,2 ton dan 1,5 ton.

“Penanganan kasus sendiri sudah dilimpahkan ke Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jepara. Nahkoda kapal sendiri terancam Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan,” paparnya.

Menurutnya, nelayan yang tidak membawa dokumen lengkap saat pelayaran disebabkan memang banyak syarat administrasi yang harus dipenuhi. Setidaknya ada 10 syarat, termasuk memiliki SPB dari Syahbandar di masing-masing daerah.

Perairan Jepara dan Kepulauan Karimunjawa, lanjut dia, memang menjadi salah satu obyek penangkapan ikan favorit bagi nelayan di Jawa Tengah. Sebab memiliki ikan yang melimpah. Sehingga pelanggaran penangkapan ikan pun sering terjadi.

“Hanya saja, kami memang belum menangani kasus penangkapan ikan dengan kapal dan alat cantrang. Sebab penerapan peraturannya sendiri baru pada 31 Oktober nanti,” tandasnya. (Bj18)