Home Headline Dituntut 10 Tahun, Mantan Bupati Karanganyar Merasa Dizalimi

Dituntut 10 Tahun, Mantan Bupati Karanganyar Merasa Dizalimi

Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani dihukum 6 tahun penjara.

rina iriana

Semarang, 13/1 (BeritaJateng.net) – Mantan Bupati Rina Iriani mengatakan tuntutan 10 tahun yang dilayangkan jaksa terhadap dirinya dalam kasus penyimpangan dana subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai bentuk penzaliman.

“Dakwaan jaksa mengada-ada, berhalusinasi dan menzalimi,” kata Rina saat membacakan pembelaannya atas dakwaan jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Selasa.

Padahal, menurut Rina, dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menyatakan dirinya membantu, turut serta bahkan menjadi pelaku utama dalam tindak pidana korupsi dana Kementerian Perumahan Rakyat.

“Harta yang saya peroleh bukan dari hasil korupsi, tapi dari berbagai bisnis yang saya lakukan,” kata Rina sambil meneteskan air mata saat menyampakan tanggapannya.

Dalam kesempatan itu, Rina juga menjelaskan sumber-sumber penghasilannya tersebut, seperti dari penjualan tanaman hias, penjualan album lagu, usaha salon, serta menjadi dosen.

“Penjualan tanaman hias yang sempat ‘booming’ ini mencapai Rp2 miliar,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Dwiarso Budi ini.

Dalam pembelaannya, Rina meminta hakim membebaskannya dari segala tuntutan.

Rina juga meminta kejaksaan mengembalikan berbagai harta benda miliknya yang telah disita dalam kasus ini.

Selain Rina, tim penasihat hukumnya juga menyampaiakan pembelaan yang tebalnya mencapai 520 halaman.

Atas jawaban terdakwa tersebut, hakim selanjutnya mempersilakan jaksa untuk memberikan tanggapannya.

Sebelumnya, mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani, dituntut hukuman 10 tahun penjara dalam kasus penyimpangan dana subsidi perumahan Griya Lawu Asri kabupaten setempat.

Jaksa Penuntut Umum juga menuntut terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar.

JPU Slamet Widodo saat membacakan tuntutan juga meminta majelis hakim mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp11,8 miliar.

“Jika terdakwa tidak mampu membayar maka harta benda miliknya akan disita dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut,” katanya. (ant/BJ)