Ditarik Provinsi, PPDB SMA/SMK Rawan Celah Kecurangan

Aplikasi 'Online' PPDB SMA-SMK di Jateng Diluncurkan
            SEMARANG, 11/6 (BeritaJateng.net) – Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK di Jawa Tengah, mulai tahun ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ratusan ribu siswa, akan berebut masuk 595 sekolah menengah negeri yang rinciannya 364 SMA negeri, dan 231 SMK negeri, sayangnya masih banyak celah yang dinilai merugikan warga dan bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan pribadi.
            Koordinator PATTIRO Semarang, Widi Nugroho mengatakan jika PPDB tahun ini yang diselenggarakan oleh pemprov Jateng masih banyak ditemui celah yang secepatnya harus diperbaiki, contohnya saja kurang adanya sosialisasi bagi masyarakat ssehingga dikhawatirkan masyarakat akan kebingungan untuk mendaftar ke salah satu sekolah. “Pedoman tentang peraturan masih belum jelas atau sedikit tertutup, hal ini yang membuat nanti masyatakat akan bingung alur PPDB tahun ini,” katanya.
              Ia mencontohkan, informasi alamat untuk siswa mendaftar berbeda dengan Pergub No 9 Tahun 2017 dan SK Kepala Disdikbud No 421 / 05238, yang mengatur tentang juknis PPDB yang menyebutkan pendaftaran melalui website http://ppdb.jatengprov.go.id dan http://www.smkjateng.sch. Sementara saat launching PPDB yang dilakukan Gubernur Jateng, belum lama ini disampaikam jika alamat yang digunakan adalah https://jateng.demo.siap-ppdb.com.
          “Launching juga waktunya agak mepet dengan pendaftaran, sosialiasinya pun bisa dibilang kurang sehingga dikhawatirkan masyarakat nanti akan bingung dengan pendaftaran online ini,” bebernya.
            Selain itu, dalam aturan PPDB online tahun ini pun tidak ditampilkan rombongan belajar (rombel), daya tampung sekolah. Hal ini dikhawatirkan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, dengan cara memperjualbelikan kuota, atau kursi yang ada.
            “Harusnya banyaknya rombel dan jumlah siswa yang diterima tiap sekolah harus di buat surat keputusan (sk). Saat ini tidak ada aturan yang jelas, sehingga rawan untuk dimainkan,” tuturnya.
            Layanan call center pengaduan kecurangan pun dinilai belum mumpuni, lantaran bisa dimanfaatkan oknum yang mengaku sebagai orang dinas dan dikhawatirkan merugikan masyarakat. Menurutnya, layanan call center di nomor (024) 86041262 dan 081234888856 ini pun belum cukup karena belum tercantum dalam regulasi.
            “Karena kurangnya informasi dan sosialiasi pendaftaran oleh pemprov ini membuat dibeberapa daerah bingung, kita lihat saja dilapangan banyak orangtua siswa ke Dispendukcapik untuk melakukan legalisir KK dan akter kelahiran karena aturan baku tidak di publish oleh pemprov,” keluhnya.
             Ia pun meminta agar pemerintah tegas dalam mengeluarkan aturan, selain itu Widi juga meminta agar dinas melakukan pengawasan agar tidak terjadi praktik jual beli seragam yang dilakukan oleh pihak sekolah. “Jual beli seragam ini adalah suatu bentuk penyalahgunaan kepentingan dari oknum pihak sekolah, jadi harus ada sanksi jika memang terjadi,” paparnya.(El)

Tulis Komentar Pertama

TINGGALKAN TANGGAPAN