Home Ekbis Disperindag Solo Larang Penjualan Baju Bekas Import

Disperindag Solo Larang Penjualan Baju Bekas Import

Salah seorang pelanggan sedang memilih baju bekas.
Salah seorang pelanggan sedang memilih baju bekas.
Salah seorang pelanggan sedang memilih baju bekas.

Solo, 9/2 (BeritaJateng.net) – Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Kemendag) belum lama ini telah  menemukan bakteri yang berada  dalam pakaian bekas import yang banyak di jual di pasar-pasar tradisional.

Menyikapi adanya temuan tersebut  Dinas Perindustrian Solo, Jawa Tengah langsung melakukan sosialisasi terhadap penjual pakaian bekas yang ada di wilayah Solo.

Kasi Pengawasan Disperindag Solo, Jawa Tengah, Hening Widyastuti mengakui banyak penjual pakaian bekas import yang tersebar di beberapa wilayah di kota Solo. Terutama di pasar-pasar tradisionil.

“Jumlah terbanyak pedagang pakaian bekas berada di Pasar Klitikan Notoharjo Solo, ada sekitar 50-an pedagang pakaian bekas impor,” jelas Hening kepada wartawan di Solo Jawa Tengah Senin (9/1/2015).

Namun sejauh ini pihak Disperindag Solo belum bisa memberikan sanksi pada para pedagang. Pihaknya masih menunggu intruksi dari Kemenang menyangkut sangsi yang akan dijatuhkan kepada para pedagang. 

Sebab ungkap Hening sudah ada UU yang melarang penjualan baju bekas import dan tertuang dalam UU Nomor 7/2014 tentang Perdagangan, pakaian bekas impor. 

“Untuk sanksinya  kami masih menunggu intruksi dari pusat,” jelasnya. 

Pihak Disperindag kota Solo juga menyadari jika keberadaan penjual pakaian bekas memang ada pangsanya sendiri. Sembari menunggu instruksi lanjutan dari pusat, Disperindag sendiri tutun untuk mensosialisasikan larangan untuk membeli pakaian bekas impor karena berbahaya bagi kesehatan.

Kasi Perlindungan Konsumen Disperindag, Eka Hari Kartana juga melakukan pembinaan pada pedagang di sejumlah pasar tradisonal di kota Solo, sepert pedagang di sejumlah pasar seperti pasar Elpabes.

“Disana (Eppabes) tidak menemukan pakaian bekas impor,” ungkapnya.

Selain itu lanut Eka pihaknya juga menyosialisasikan metode penjualan pakaian bekas kepada  pedagang terkait UU Nomor 8/1999 tentang perlindungan konsumen. 

“Jadi  pedagang wajib memberikan informasi jika barang yang dijual tersebut adalah barang bekas,” pungkasnya. (BJ24)