Home DPRD Kota Semarang Disisipi Praktek Prostitusi, Dewan Sebut Ijin Karaoke Zeus Harus Dicabut

Disisipi Praktek Prostitusi, Dewan Sebut Ijin Karaoke Zeus Harus Dicabut

498
Rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Kota Semarang dengan para pengusaha karaoke.

SEMARANG, 25/11 (BeritaJateng.net) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menerima banyak aduan dan laporan masyarakat terkait maraknya karaoke di Kota Semarang yang melanggar norma dan aturan karena diduga disisipi praktek prostitusi.

Dari laporan tersebut, Komisi D DPRD Kota Semarang memanggil sejumlah pengusaha karaoke dan menengahi permasalahan aduan tersebut.

Rapat Dengar Pendapat dipimpin Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adiwibowo. Didampingi Sekretaris Anang Budi Utomo dan anggota Komisi D di ruang Serbaguna DPRD Kota Semarang, Senin (25/11).

Wakil Ketua Komisi D, Rahmulyo Adiwibowo meminta pemerintah kota Semarang berlaku tegas terhadap segala pelanggaran.

“Kalau usaha pengin nyaman dan aman, taati aturan yang berlaku. Jika ada pelanggaran maka akan dilayangkan rekomendasi ke Pemkot untuk mencabut ijinnya,” tandas Rahmulyo.

Ia menekankan pentingnya menaati aturan yang sudah ditetapkan Pemerintah. “Jika melanggar aturan yang ada, dewan merekomendasikan kepada Pemkot Semarang untuk mencabut ijin usaha karaoke,” katanya.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi D Abdul Majid mengungkapkan bahwa praktek prostitusi juga riskan terjadi. Menurutnya, ada dua hal yang pasti dilakukan dalam usaha karaoke yakni penjualan miras dan permasalahan pekerja, baik pekerja dibawah umur maupun praktik prostitusi.

“Dalam penjualan miras semuanya harus berijin dan pekerjanya tidak boleh dibawah umur. Selain itu harus mematuhi aturan yang ada,” tambah anggota Komisi D Abdul Madjid.

Sementara itu, Dinas Pariwisata Kota Semarang yang turut hadir menyampaikan untuk pengelola yang hadir dalam rapat dipastikan telah mematuhi aturan, baik perijinan maupun karyawannya.

“Untuk memantau usaha karaoke, kita sudah membentuk paguyuban yang bernama “Pager Semar” yakni Paguyuban Entertain Semarang, yang sebulan sekali kita adakan meeting,” ujarnya.

Dari pertemuan tersebut, pengelola karaoke melalui Pager Semar juga memberikan apresiasi atas ditutupnya lokalisasi. Meski demikian mereka juga mempertanyakan karaoke yang ada di eks lokalisasi apakah berijin atau tidak.

Menanggapi kasus yang dilakukan Zeus Karaoke, Anang Budi Utomo menyayangkan kejadian tersebut. Pasalnya, semangat menutup lokalisasi justru beralih ke tempat karaoke yang legal.

“Kami sangat menyayangkan praktek prostitusi ini beralih ke tempat karaoke yang notabenenya resmi sampai bahkan masuk ke ranah hukum,” tandas Anang di ruang kerjanya.

Kejadian di Zeus ini juga yang menjadi salah satu alasan Komisi D bergerak cepat mengumpulkan para pengusaha karaoke.

“Sebenarnya kita akan bergerak masalah karaoke ini Januari atau Februari 2020, namun dengan adanya kejadian tersebut terpaksa kita percepat,” tandas politisi Gorlkar ini.

Pengumpulan para pengelola karaoke ini lanjut Anang sebagai fungsi pengawasan, karena Kota Semarang sudah memiliki Perda Kepariwisataan, SOP perijinan.

“Untuk masalah Zeus ini, kalau memang sudah penyimpangannya atau pelanggarannya berat memang harus ditutup. Ini karaoke apa tempat prostitusi, kalau karaoke berkedok prostitusi kan nggak boleh dan ini layak untuk dicabut ijinnya dan saya yakin penyidik akan melihat itu,” tambah Anang.

Lebih lanjut Anang mengatakan, untuk masalah Zeus Karaoke, pihaknya akan megkoordinasikan dengan Dinas Pariwisata untuk pengawasannya, Dinas Perijinan untuk perijinannya, Distaru untuk penataan ruangannya dan lain sebagainya. (El)