Home DPRD Kota Semarang Disdik Harus Antisipasi Manipulasi SKTM Saat Daftar Ulang Siswa Baru

Disdik Harus Antisipasi Manipulasi SKTM Saat Daftar Ulang Siswa Baru

56
0
Walikota Semarang saat mengunjungi salah satu SMP di Kota Semarang.

Semarang, 16/6 (BeritaJateng.net) – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Jawa Tengah, menyarankan pihak SMA dan SMK negeri mengantisipasi manipulasi surat keterangan tidak mampu (SKTM) calon siswa saat daftar ulang.

“Kami mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat mengenai penggunaan SKTM untuk penerimaan SMA dan SMK negeri,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Laser Narindro di Semarang, Jumat.

Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Negeri Jateng “Online” 2017, penggunaan SKTM diperbolehkan untuk siswa miskin yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Diakuinya bahwa SMA sederajat sekarang ini sudah dialihkan kewenangannya dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi. Akan tetapi, masih banyak warga yang tidak tahu, kemudian menanyakan ke DPRD kabupaten/kota.

Baik keluhan yang disampaikan secara langsung melalui dirinya maupun anggota komisinya, lanjut politikus Partai Demokrat itu, serta keluhan-keluhan yang terpantau dari media sosial.

Dari empat nilai kemaslahatan, yakni prestasi nonakademis, warga miskin, anak guru, dan lingkungan, kata dia, hanya nilai warga miskin yang dipersoalkan karena bisa menggunakan SKTM.

“Ya, kami melihat kalau penggunan SKTM ini memang rawan dimanipulasi. Bisa saja dengan gampangnya lurah mengeluarkan SKTM. Kalau lurah sudah mengeluarkan, masa camat enggak mau tanda tangan?” katanya.

Persoalannya, kata dia, penggunaan SKTM atau KIP dalam PPDB SMA dan SMK Jateng bisa mendongkrak nilai pendaftar sebab akan mendapatkan 3 poin untuk menambah nilai UN (NEM) calon siswa.

“Inilah yang dikhawatirkan masyarakat. Kalau ada orang yang mengaku miskin dengan melampirkan SKTM, `kan siswa pinter jadi kalah. Kalau memang benar-benar miskin, tidak masalah,” katanya.

Kalau di PPD Kota Semarang, kata dia, selama ini tidak boleh pakai SKTM dan KIP, tetapi mendasarkan pada “database” warga miskin yang dikeluarkan oleh Bappeda Kota Semarang.

“Saran kami, pendaftaran memang sudah ditutup, tetapi `kan masih ada daftar ulang. Sekolah-sekolah harus melakukan verifikasi dan menyurvei pendaftar yang memakai SKTM,” katanya.

Jika verifikasi setelah siswa diterima, menurut dia, akan lebih dilematik bila ternyata banyak SKTM yang dimanipulasi. Pasalnya, konsekuensinya adalah penerimaannya akan dibatalkan.

“Lebih baik, secepatnya sebelum daftar ulang. Jadi, begitu daftar ulang sudah diketahui mana siswa yang benar-benar miskin dan mana yang hanya memakai SKTM, padahal tidak miskin,” tegasnya. (El)