Home News Update Disdik : Antisipasi Penyelewengan, Peraturan Mutasi Akan Diperketat

Disdik : Antisipasi Penyelewengan, Peraturan Mutasi Akan Diperketat

Ombudsman saat sidak di SMAN 3 Semarang
Ombudsman saat sidak di SMAN 3 Semarang
Ombudsman saat sidak di SMAN 3 Semarang

Semarang, 13/2 (BeritaJateng.net) – Dinas Pendidikan Kota Semarang mengatakan peraturan terkait mutasi siswa akan diperketat untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan pada pelaksanaan di lapangan.

“Mutasi siswa antar sekolah sebenarnya sudah diatur dalam peraturan wali kota, termasuk persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi,” kata Kepala Disdik Kota Semarang Bunyamin.

Menurutnya, pengaturan mutasi siswa antar sekolah itu sebenarnya untuk memfasilitasi jika ada peserta didik yang merupakan anak TNI, Polri, maupun institusi lain yang kerap berpindah tugas.

Persyaratan mutasi pada Perwal Nomor 18/2013 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang, antara lain kedua sekolah berakreditasi sama, sejenis, dan minimal menempuh satu semester.

“Kalau (sekolah, red.) akreditasinya tidak sama, ya, tidak boleh. Harus sama akreditasinya. Sekolah asal dan tujuan harus sejenis, misalnya SMA pindah ke SMA. SMA pindah ke SMK, tidak bisa,” katanya.

Akan tetapi, kata dia, ternyata masih ada masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait perlunya aturan itu dibuat lebih rigid sehingga tidak bisa diselewengkan, misalnya mutasi dalam kota. 

“Saat ini, kami memang tengah menggodok draft rancangan peraturan wali kota terkait penerimaan peserta didik (PPD) baru, salah satunya mengatur tentang mutasi siswa antarsekolah,” ungkapnya.

Makanya, lanjutnya, pihaknya meminta masukan dan saran dari berbagai ‘stakeholder’, seperti kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.

“Ada masukan kalau pasal yang mengatur mutasi dihapus saja. Namun, kalau dihapus bagaimana kalau ada siswa luar kota pindah sekolah mengikuti orang tua? ‘Masa’ tidak diperbolehkan,” katanya.

Solusinya, kata dia, pengaturan mutasi siswa antarsekolah perlu diperketat, misalnya tidak boleh antarsekolah dalam satu rayon karena terlalu dekat, dan pengetatan persyaratan-persyaratan lain.

“Bisa juga, mutasi antarsekolah dalam satu kota lewat Disdik dulu. Selama ini, mutasi siswa antar sekolah dalam satu kota kan langsung antarkepala sekolah. Kami hanya dapat pemberitahuan,” katanya.

Menanggapi dugaan Ombudsman Jateng terkait adanya ketidakberesan pada banyaknya siswa sekolah swasta yang pindah ke sekolah negeri, ia mengatakan masih menunggu kajian dan laporan dari Ombudsman.

“Kami masih menunggu bagaimana hasil kajian dari Ombudsman. Makanya, Ombudsman juga kami ajak untuk membahas penggodokan perwal PPD yang baru. Apa-apa saja yang perlu diatur secara rinci,” kata Bunyamin. (BJ05)