Home Ekbis Dirut BPR BKK Banjarharjo Keluhkan Intervensi Pasar Bank Jateng Pada Kredit Perangkat...

Dirut BPR BKK Banjarharjo Keluhkan Intervensi Pasar Bank Jateng Pada Kredit Perangkat Desa

3134
0

SEMARANG, 14/3 (Beritajateng.net) – Performa keuangan BPR BKK Banjarharjo Brebes seketika terganggu saat saudara tuanya Bank Jateng melakukan intervensi pasar yang selama ini sudah dimiliki. Dikatakan oleh Dirut Mardjaeni, SE, sebagian besar perangkat desa yang mengambil kredit melakukan take over ke Bank Jateng.

“Sebagian perangkat desa yang tidak melakukan take over adalah mereka yang macet kreditnya,” ungkapnya dihadapan Anggota Komisi C yang melakukan kunjungan di BPR BKK Banjarharjo, Senin (12/3).

Mardjaeni menjelaskan, selama ini hampir semua perangkat desa mengambil kredit di BPR BKK yang dipimpinnya. Kondisi tersebut merupakan kejadian yang serius dan cukup mengganggu stabilitas keuangan di BPR BKK Banjarharjo.

“Mereka yang macet kreditnya sampai sekarang belum beres dan membuat NPL kami naik,” katanya.

NPL di BPR/BKK Banjarharjo saat ini sebesar 9,92 persen, sementara pada tahun 2016 angka NPL berada di 5,83 persen. Padahal otoritas Jasa Keuangan (OJK) mensyaratkan angka NPL paling tinggi untuk perbankan maksimal 5.

Menyikapi kondisi tersebut, Ketua komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Asfirla Harisanto menyayangkan naiknya NPL yang sebagian diantaranya dipicu oleh macetnya kredit di perangkat desa. Sementara yang memiliki kondite bagus malah melakukan take over ke Bank Jateng.

“Saya berkali kali minta agar kejadian seperti ini tidak terjadi, inilah perlunya sinergitas antar BUMD kita,” tegasnya.

Menurut Bogi, sapaan Asfirla, intervensi pasar yang dilakukan oleh Bank Jateng di sektor kredit mikro tidak hanya terjadi saat ini, namun dia sudah menemukan hal yang sama di beberapa tempat.

“Persoalan sinergitas ini juga sudah dibahas dalam FGD yang dilakukan di ruang Ketua DPRD Jateng beberapa waktu yang lalu. Bahkan sudah dibuat MoU antara Bank Jateng dan BPR BKK,” katanya.

Bank Jateng, lanjut Asfirla, saat ini memiliki Unit Mikro yang melayani kredit bagi masyarakat kecil bahkan sampai di desa desa. Hadirnya unit mikro ini dirasakan sangat mengganggu bagi BPR BKK.

“Terkait sinergitas seperti ini saya tekankan untuk dilaksanakan. Bahkan kami menggagas perlunya dibuat Holding Company agar sesama BUMD bisa berjalan dengan baik dan optimal,” bebernya.

Senada dengan Asfirla, Anggota Komisi C Maria Tri Mangesti mengatakan, naiknya angka kredit macet dari 5,83 di tahun 2016 menjadi 9,92 merupakan kejadian luar biasa dan harus segera diatasi agar tidak berlarut larut.

“Toleransi angka kredit macet yang disyaratkan oleh OJK adalah 5 persen. Ini sudah mencapai dua kali lipatnya. Kalau dibiarkan bisa menjadi preseden buruk. Nanti pasti akan kesulitan dalam likuiditas keuangan di BPR BKK ini,” ucapnya.

Selain angka NPL yang tinggi, pada kesempatan tersebut Maria juga menyoroti cara pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen BPR BKK Banjarharjo. Laporan Keuangan yang disajikan bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemprov Jateng dan Pemkab Brebes ini dipandang tidak lengkap.

“Laporan ini tidak memuat fluktuasi keuangan yang terjadi. Ini hanya menyajikan kulitnya saja, sehingga kami tidak bisa menilai secara menyeluruh,” pungkasnya.

(NK)