Home News Update Dinas Kelautan Susun Raperda Zonasi Wilayah Pesisir Kota Semarang

Dinas Kelautan Susun Raperda Zonasi Wilayah Pesisir Kota Semarang

Kelautan

Semarang, 3/2 (BeritaJateng.Net) – Dinas Perikanan dan Kelautan kota Semarang memperlihatkan komitmennya dalam mengelola dan memanfaatkan ruang zonasi wilayah pesisir secara terpadu dengan menyusun Raperda tentang zonasi wilayah pesisir kota Semarang.

“Latar belakang penyusunan Raperda zonasi laut yakni UU No 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil,” papar Kabid Pengelolaan Kelautan dan Pesisir Diskanlut Kota Semarang Siswanto usai pembahasan Raperda bersama Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Semarang.

Menurutnya, berdasarkan Undang-undang tersebut, penyusunan Perda zonasi wilayah pesisir akan segera dilakukan.

“Nanti yang kita atur itu yang di laut. Karena yang di darat sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW),” ujarnya.

Siswanto menambahkan, nantinya ada beberapa zonasi, beberapa diantaranya zona pelayaran, zona industri, dan zona wisata. Untuk nelayan, juga diatur dalam Raperda tersebut agar zona untuk nelayan lebih jelas pengaturannya.

“Di Kota Semarang ada kurang lebih 1.400 nelayan. Jadi, harus kita atur rute mereka mencari ikan agar tidak masuk wilayah pelayaran. Pihak Syahbandar sebenarnya sudah sosialisasi ke nelayan tapi kita tegaskan lagi lewat perda yang sedang kita bahas ini,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Banleg DPRD Kota Semarang Suharsono menjelaskan, Raperda yang dibahas merupakan inisiatif pemkot yang sebelumnya sudah diatur dalam Perda No 23/2011 tentang pengelolan wilayah pesisir kota semarang baik yang dimanfaatkan pemerintah maupun swasta.

Ia menegaskan, khusus dalam raperda zonasi wilayah pesisir itu lebih detail pembagian zona–zonanya seperti untuk zona perikanan, budidaya perikanan tangkap, zona industri, zona pelabuhan, zona pertanian dan zona pelayaran.

Menurut dia pembagian zona itu perlu mengingat sebagian besar wilayah pesisir kota Semarang mulai dari Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara hingga Genuk dimiliki oleh swasta sisanya BUMN.

“Total luasnya 1.146 hektar. Pemkot malah tidak punya lahan. Makanya, perlu ditegaskan kembali dalam perda,” tegasnya.

Lebih lanjut, Suharsono menambahkan, nantinya perda ini akan menjadi landasan hukum dalam mengatur semuanya, baik wilayah pesisir yang dimilki BUMN maupun swasta, sehingga tidak ada lagi pelanggaran dalam pemanfatkan lahan pesisir.

Rencana selanjutnya, agenda Banleg DPRD Kota Semarang pada 16 Februari 2014 akan mengundang seluruh pihak–pihak terkait untuk diajak memberikan masukan dalam pembahasan penyusunan raperda zonasi wilayah pesisir Kota Semarang. (BJ05)