Home News Update Diduga Loloskan Cawabup Tanpa Ijazah, KPUD Bakal Dilaporkan

Diduga Loloskan Cawabup Tanpa Ijazah, KPUD Bakal Dilaporkan

Kendal, 16/12 (BeritaJateng.net) – Kemenangan  Sementara Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kendal, Mirna-Masrur nampaknya akan menghadapi masalah hukum, karena diduga Cawabup Masrur saat pencalonan Wakil Bupati Kendal lalu persyaratannya hanya menggunakan surat keterangan kelulusan, bukan berupa copyan ijazah yang dilegalisir oleh  pihak berwenang sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Hal ini sebagaimana disampaikan  Aktif is LSM Kendal, Rusmono Rudi Nuryawan yang telah menemukan berkas persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kendal yang tidak memenuhi syarat, tapi herannya pihak KPUD Kendal terus meloloskannya.

“Ini berkas pesyaratan pencalonan surat kelulusan Cawabup Masrur, gini kok diloloskan dan akan saya usut secara hukum,” tegasnya.

Menurut Rusmono, dalam hal ini KPUD Kendal telah melakukan keteledoran dalam melakukan tugasnya  yang merugikan Rakyat Kendal yang telah memilihnya.

”KPUD Kendal diduga telah melakukan persengkongkolan untuk meloloskan Cawabup yang tidak memenuhi Syarat,” imbuhnya saat berkonsultasi dengan Pengacaranya di Kantor Advokat Semarang.

Sementara itu Pengacaranya, Muharsuko Wirono membenarkan, jika kliennya akan mengusut dugaan kasus penyalah gunaan kewenangan KPUD Kendal yang karena kecerobohannya telah meloloskan Cawabup Kendal yang persyaratannya tidak menggunakan ijazah sebagaimana yang diperintahkan peraturan perundangan yang berlaku.

”ya klien kami akan mengusut secara hukum KPUD Kendal juga Cawabup Kendal, Masrur  terkait persyaratannya yang diajukan tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Ditambahkannya, pelanggaran pesyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tersebutyang dilakukan KPUD Kendal yaitu  berupa meloloskan Calon Wakil Bupati Kendal yang mendampingi Mirna Annisa yangbukti kelulusannya  hanya berupa Surat Keterangan kelulusan dari salah satu Pondok Pesantren Modern yang ada di Jawa Timur.

Padahal menurut ketentuan Pasal 45 ayat 2 huruf (j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati harus melampirkan Foto Copi Ijazah yang telah dilegalisir pihak berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf (c) berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan atas atau sederajat.

”Sedangkan  Cawabup itu, tak memenuhi syarat pencalonan, makanya  klien sayaakan membawa kasus ini kePengadilan  dan meminta pertanggungjawaban KPUD atas kecerobohannya,” imbuhnya.

Ditempat terpisah Tim Advokasi Paslon Mirna-Masrur, Helmy Sofyan ketika dikonfirmasi terkait  adanya  pelaporan dari pihak Masyarakat atas tidak memenuhi persyaratan Cawabup  dari Kubunya, Ia justru menjelaskan hal ini ranahnya sudah di KPUD Kendal.

”Cawabup kami khan sudah diteliti keabsahannya persyaratannya  oleh KPUD, makanya sekarang ranahnya disana,” tuturnya.

Namun kendatipun demikian, kami selaku kubu Paslon Cabup dan Cawabup Kendal yang sementara telah memenangkan dukungan Rakyat mencapai 62 persen, tentunya akan berada dibelaknag KPUD Kendal.

”Jadi silahkan mereka untuk  mempermasalahkannya, tapi mereka disamping akan berhadapan dengan Tim Sukses kami juga yang dihadapi Rakyat yang jumlahnya 62 persen,” tegasnya.

Ditempat terpisah Anggota KPUD Kendal, Fakhrurozi menyayangkan  ada warga Kendal yang mempermasalahkan hal tersebut  saat ini, karena kini tahapan  pencalonan sudah usai.

“Mengapa tidak dulu-dulu digugat ke PTUN, saat ini wilayah perselisihan  hasil pemilihan di MK jika ada yang menggugat dan KPUD memutuskan sesuatu ada sebab musababnya  dan dasar hukumnya  sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 juga Peraturan KPU, Tapi saya kira itu hak mereka untuk mempermasalahkannya secara hukum,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui Keputusan KPUD Kendal Nomor 31/Kpts/KPUD.Kab.012.329.348 /Tahun 2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal yang memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015 lalu dinilai banyak pihak  ada muatan politik dari Calon Bupati tertentu, dan diduga KPUD kurang Transfaran.

Sehingga banyak kandidat Bupati lainnya merasa dijegal dengan ulah KPUD Kendal tersebut, kemudian kini paska  Pilkada Kendal kasusnya mencuat lagi yang meminta KPUD selaku penyelenggara Pilkada di Kendal harus bertanggungjawab atas pelanggaran perundangan tersebut.(bj)