Home News Update Diduga Langgar Kampanye, Widya Dilaporkan Pada Panwaslu

Diduga Langgar Kampanye, Widya Dilaporkan Pada Panwaslu

679
Ketua LPM Madani Arif Fajar Hidayat ditemui Divisi Penegakan dan Penyelesaian Sengketa pada Panwaslu Kendal Ubaidillah Sag, terkait temuan adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh salah satu paslon Cabub Kendal di kantor Panwaslu, Kamis (27/8).
Ketua LPM Madani Arif Fajar Hidayat ditemui Divisi Penegakan dan Penyelesaian Sengketa pada Panwaslu Kendal Ubaidillah Sag, terkait temuan adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh salah satu paslon Cabub Kendal di kantor Panwaslu, Kamis (27/8).

Kendal, 27/8 (BeritaJateng.net) – Diduga melanggar pemasangan sejumlah alat peraga kampanye (APK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Madani Kendal melaporkan salah satu pasangan Calon bupati ke pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabuapten Kendal, Kamis (27/8) siang.

Pasangan Cabup dengan nomor urut satu ini dilaporkan telah melanggar pemasangan alat peraga karena terpampang jelas di beberapa tempat seperti fasilitas umum dan bukan dipasang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kendal setempat.

Dengan membawa sejumlah bukti berupa foto baliho Widya Kandi Susanti, salah satu calon bupati kendal dengan nomor urut satu ini, Ketua LPM Madani Arif Fajar Hidayat melaporkan dugaan adanya pelanggaran kampanye ke Kantor Panwaslu  di jalan Soekarno Hatta.

Dirinya menuding, pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dan pasangan cabup/cawabup Widya Kandi Susanti – Muhammad Hilmi. Dia menilai dalam surat pelaporannya, Pemda setempat dinilai melanggar Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2015 Pasal 63 dan Pasal 64.

“Dalam peraturan tersebut, pemerintah propinsi, kabupaten perangkat kecamatan memberikan kesempatan yang sama kepada tim kampanye atau kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye,” katanya.

Menurutnya, baliho Widya Kandi Susanti semasa masih menjabat sebagai bupati yang dipasang Pemkab Kendal belum diturunkan dan diduga melanggar pemasangan alat peraga kampanye. Selain itu, LPM Madani  juga menduga pasangan Widya Kandi-Muhamad Hilmi menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah.

“Meski tertulis Bupati Kendal saat itu, tapi kita ingin pelaksanaan Pilkada ini benar benar berjalan dengan baik tanpa ada pelanggaran. Diketahui, jika Bupati Widya telah habis masa jabatannya tertanggal 23 Agustus 2015 lalu,” imbuhnya.

Sementara itu, Divisi Penegakan dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kendal Ubaidillah Sag, mengatakan pihaknya sudah memerintahkan kepada Panwas kecamatan agar mendata baliho pemerintah kabupaten kendal yang memasang gambar Widya.

“Ini merupakan pelanggaran administrasi saja. Kita akan mengirimkan rekomendasi kepada KPU terkait laporan ini dan hasil dari Panwas Kecamatan agar segera melakukan penertiban,” katanya.

Dikatakan mengenai adanya dugaan pelanggaran tersebut, Panwaslu akan berkoordinasi dan membuat surat rekomendasi kepada pihak Satpol PP yang bertindak selaku petugas untuk mengevakuasi menertibkan baliho tersebut, Sebab itu masih kewenangan pihak Pemkab setempat.

Dari pantauan dilapangan, terlihat sejumlah baliho Pemkab Kendal yang terdapat gambar Widya  terpasang di depan kantor bupati, komplek alun-alun dan depan GOR Bahurekso Kendal. Tidak hanya itu, LPM Madani menduga baliho Pemkab yang bergambar Widya Kandi yang tersebar merata di setiap kecamatan sengaja belum diturunkan.(BJ019)

Advertisements