Home Headline Diduga Korupsi Banpol, Tiga Anggota DPRD Demak Dilaporkan Polisi

Diduga Korupsi Banpol, Tiga Anggota DPRD Demak Dilaporkan Polisi

413
0
Nur Khamid menunjukan LPJ Banpol Partai Nasdem Demak

Demak, 22/10 (BeritaJateng.net) – Tiga anggota DPRD Demak,Jateng dilaporkan polisi terkait dugaan korupsi dana Bantuan Politik (Banpol). Masing – masing atas nama Gunawan, M. Yassin dan Ibrohim Suyuti, ketiganya merupakan kader Partai Nasdem Kabupaten Demak.

Mereka dilaporkan oleh , sesama kader Partai Nasdem, Nur Hamid, Wakil Bidang Media dan Komunikasi Publik DPD Partai Nasdem Kabupaten Demak.

Menurut Nur Hamid, dana Banpol Partai Nasdem tahun 2015 sebesar Rp 68.300.000 sengaja diselewengkan oleh mereka bertiga dengan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan fiktif.

“Untuk Partai Nasdem, pada tahun 2015 tidak ada kegiatan kepartaian, akan tetapi ada laporan keuangannya. Ini khan lucu. Dana Banpol terkesan diada adakan. LPJ Banpol itu fiktif. Sekali lagi tidak ada kegiatan bersifat kepartaian, adanya pemenangan bupati,” kata Nur Khamid , dalam jumpa pers di D’taman kafe dan resto Demak, Minggu (22/10/2017).

Menurutnya, korupsi Banpol Partai Nasdem, semuanya atas rekayasa Ketua Partai Nadem Demak, Gunawan, yang dibantu sekretarisnya, M Yassin dan Ibrohim Suyuti selaku bendahara partai.

Dalam LPJ Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik tahun Anggaran 2015 (Banpol) disebutkan ada sosialisasi dan Koordinasi DPC dan DPR terkait  penjaringan dan pemilihan kader partai itu tidak benar, yang benar adalah sosialisasi dan Koordinasi pemenangan Calon Bupati dan wakil bupati di kabupaten Demak untuk pilkada tahun 2015.

Pada tanggal Desember 2015 lalu, juga tidak ada kegiatan seminar pendidikan politik dengan tema ‘ Menggalang Kesadaran dan Kekuatan Masyarakat untuk melakukan gerakan perubahan melalui Restorasi Indonesia yang diadakan di Gedung KPRI Wedung, tapi yang ada hanyalah reses anggota DPR RI Komisi IX Ali Maher dari Fraksi Nasdem.

Akan tetapi dalam LPJ dana Banpol disitu ada laporan seminar politik yang pesertanya sebanyak 150 orang, padahal yang ikut kegiatan itu tidak kurang dari 100 orang.

Selain itu, dokumen yang digunakan untuk bukti yang lain seperti nota pembelian dan kwitansi itu juga rekayasa.

Para kader Partai Nasdem yang ikut dalam seminar fiktif itu, menerima uang transport bervariasi antara Rp 100.000 – Rp 300.000, padahal mereka tidak menerimanya sama sekali.

“Banyak teman teman saya yang dipalsu tanda tangannya. Mereka tidak merasa tanda tangan, tapi dalam LPJ dana Banpol menerima transport yang dibuktikan adanya tanda tangan kehadiran,” bebernya.

“Ketiga pengurus inti mengatakan kalau dana banpol Partai Nasdem, untuk pemenangan pilkada Demak. Dananya habis untuk bayar saksi saksi. Katanya Banpol tidak boleh untuk kegiatan kepartaian,” imbuhnya.

Nur Khamid berharap agar pihak-pihak terkait yang berwenang dalam menangani kasus rekayasa dan memanipulasi LPJ penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik tahun Anggaran 2015 (Dana Banpol tahun 2015) yang ada di DPD Partai Nasdem Kabupaten Demak untuk mendapatkan perhatian dan pengawasan yang seksama.

Dalam prosesnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan norma hukum, profesionalisme dan aturan-aturan yang berlaku, tanpa adanya diskriminasi, pengaruh politik, kekuatan uang dan sebagainya, sehingga azas kebenaran, keadilan dan persamaan hak dalam hukum benar-benar dapat ditegakkan, serta kepastian hukum dapat terjaga.

Terkait dugaan kasus korupsi dana banpol tersebut, Gunawan, Ketua DPD Partai Nasdem Demak, menyatakan bahwa laporan keuangan sudah dilakukan DPD Nasdem Demak. Kemudian LHP BPK juga tidak masalah. Pihaknya akan menanyakan ke teman-teman dulu soal ini.

Sementara itu, Kapolres Demak AKBP Sonny Irawan mengatakan, pengaduan beda dengan laporan. Kalau pengaduan baru berupa informasi yang harus dicari dan dilengkapi bukti buktinya. Sedang laporan disertai bukti bukti pendukung.

Terkait Banpol Partai Nasdem Demak, berkasnya masih dalam bentuk pengaduan, belum meningkat menjadi laporan polisi.

“Jadi masih dalam rangka tahap klarifikasi. Lebih baik yang beesangkutan (Nur Khamid), coba cek dulu dan koordinasikan ya,” kata Sonny.

Menurutnya, kalau laporan polisi sudah dilengkapi dengan dua alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP, bisa dilakukan penyidikan untuk menentukan tersangkanya.

“Semuanya harus dalam bentuk produk ‘projustitia’, artinya bukan katanya atau ada surat petunjuk tapi belum diserahkan kepada penyidik dalam berkas perkara,” pungkasnya. (Bj/El)