Home Hukum dan Kriminal Dianggap Tak Sesuai, Pelaksanaan FFDK Akan Dilaporkan ke Kejari

Dianggap Tak Sesuai, Pelaksanaan FFDK Akan Dilaporkan ke Kejari

image

Kudus, 9/12 (Beritajateng.net)-Festival Film Dokumenter Kudus (FFDK) yang pertama digelar untuk dijadikan media promosi potensi daerah Kabupaten Kudus, terus menuai kritik. Kegiatan yang dibiayai melalui APBD Kudus 2014 sebesar Rp 924 juta ini, oleh beberapa kalangan dituding pemborosan dan berpotensi penyimpangan.

Menyikapi hal itu, sejumlah elemen masyarakat di Kota Kudus menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kudus. Dalam aksi sekaligus memperingati Hari Antikorupsi Sedunia dimaksimalkan untuk menyampaikan berbagai keresahan soal penanganan kasus dugaan korupsi di Kudus.

Termasuk dugaan penyimpangan proyek festival film dokumenter yang dipandegani Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus. Menurut mereka, proyek tersebut diduga kuat terjadi mark up. “Tidak masuk akal untuk kegiatan festival menelan anggaran hampir Rp1 miliar,” teriak salah seorang peserta aksi Bambang WS dari LSM Pendawa.

Untuk belanja jasa pihak ketiga pembuatan film pariwisata tetapi realisasinya festival film dokumenter ini, Disbudpar harus menganggarkan Rp 924.020.000. Bukan hanya itu, Disbudpar juga menganggarkan belanja barang dan jasa dokumentasi foto dan shooting total Rp 4 juta. Selain itu, masih kata Bambang, belanja perjalanan dinas pejabat dengan total Rp 27.600.000.

Ditambah honorarium panitia pembuatan film yang juga dianggarkan secara tersendiri sebesar Rp 3.750.000. Berdasar hitungannya, penyelenggaraan festival ini maksimal Rp 600 juta. Mulai dari persiapan, penyelenggaraan, hingga hadiah yang diberikan kepada pemenang yang totalnya Rp 250 juta. Itupun sudah termasuk potongan pajak PPN dan PPh, jelasnya.

Yang menjadi pertanyaan peserta aksi, yakni sisa sekitar Rp 350 juta yang tidak diketahui peruntukannya. Selain itu dalam DPA (Dokumen Penggunaan Anggaran) disebutkan Pembuatan Film Pariwisata tetapi pelaksanaannya hanya Festival Film Dokumenter Kudus. Artinya pemenang lelang atau pihak ketiga tidak pernah membuat film seperti dalam DPA tetapi hanya menjadi panitia penyelenggara festival.

Sementara aktivis Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (SIMAK), Sururi Mujib menambahkan, secara kuantitas sudah ada sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejari Kudus selama 2014. Hanya saja, dari sisi kualitas kasus yang disidik tidak sesuai harapan masyarakat atau hanya kasus kelas teri.

“Padahal ada kasus dugaan penyimpangan dana bagi hasil cukai, pengadaan mesin bordir, TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa) yang nilainya besar dan berbobot malah belum disentuh,”keluhnya.

Sementara itu Kajari Kudus Amran Lakoni menegaskan pihaknya siap mengusut kasus apapun yang berpotensi korupsi. Pihaknya juga berjanji tidak akan sungkan jika ternyata kasus tersebut melibatkan pejabat teras di Kota Kretek. (PJH/pj)

Advertisements