Home Lintas Jateng Dialihkan ke JKN, Beratkan Beban APBD Kendal

Dialihkan ke JKN, Beratkan Beban APBD Kendal

BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan

Kendal, 12/11 (Beritajateng.net) – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Kendal untuk mengalihkan warga miskin yang menggunakan Surat Keterangan
Tidak Mampu (SKTM) menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Misrin, akan mengakibatkan kerugian bagi warga miskin.

Ketika ditemui di Alun-alun Kabupaten Kendal pada Rabu (12/11) sore, ia
menuturkan bahwa saat ini banyak warga miskin (Gakin) yang belum memahami mengenai JKN. Gakin lebih akrab dengan pengurusan SKTM, ketika mereka ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Saat ini warga sudah biasa menggunakan SKTM, jika harus diubah akan
membuat mereka kesulitan saat sakit”, tuturnya.

Selain menyusahkan Gakin, lanjut Misrin, pengalihan dari Jamkesda atau SKTM ke JKN hanya akan membebani APBD Pemkab Kendal. Jika tetap menggunakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) atau SKTM, bantuan terhadap warga miskin yang mengalami gangguan kesehatan akan dilakukan jika yang bersangkutan sakit. Namun jika dialihkan menjadi peserta JKN, Pemkab Kendal akan mengcover seluruh warga miskin setiap bulannya untuk membayar iuran.

“Warga miskin di Kendal mencapai 21.666 orang. Jika Harus mengcover
seluruhnya, Pemkab harus menyiapkan anggaran hingga Rp. 6 milyar lebih
setiap tahun. Itupun jika diikutsertakan di kelas tiga,” ucapnya.

Misrin menambahkan, saat ini saja sudah banyak warga miskin yang memiliki
SKTM namun tidak tercover Jamkesda, diarahkan untuk mendaftar JKN terlebih dahulu apabila ingin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

“Memang pelayanan kesehatan untuk Gakin memang gratis, jika sudah menjadi peserta JKN. Tetapi mereka harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Maka di hari Kesehatan Nasional ini, saya berharap Jamkesda tetap ada dan tidak digabung dengan BPJS namun ada kartu sehat yang akan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu,” pungkasnya.

Hingga saat ini SKTM untuk biaya pengobatan warga miskin masih tetap
berlaku di Kabupaten Kendal. Pemkab Kendal masih mencari format yang tepat dan menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kendal agar cukup untuk mengikutsertakan warga kurang mampu masuk manjadi anggota JKN. (DK/pj)