Home DPRD Kota Semarang Dewan: Waspadai Manipulasi Piagam Palsu di PPDB Online

Dewan: Waspadai Manipulasi Piagam Palsu di PPDB Online

95
0
Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi memaparkan hasil paripurna dan putusan RAPBD 2017 yang telah disahkan.
            SEMARANG, 18/6 (BeritaJateng.net) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta agar Dinas Pendidikan Kota Semarang mewaspadai kemungkinan adanya kecurangan atau manipulasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online sekolah negeri secara serentak, mulai TK, SD dan SMP.
             Kecurangan yang perlu diwaspadai dalam PPDB online ini adalah kemungkinan adanya pendaftar menggunakan sertifikat prestasi palsu. “Sebab, sertifikat prestasi ini kan mendapatkan poin. Tentunya ini perlu diwaspadai dan harus dikroscek,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, usai acara buka bersama dengan 300 yatim piatu di rumahnya Jalan di Erowati, Minggu (18/6).
            Dia meminta agar kepanitian PPDB Online melakukan kroscek. Misalnya apakah Cabang Olahraga (Cabor) atau KONI menyelenggarakan ajang kompetisi tersebut atau tidak, harus dikroscek. “Biasanya dari pelaksana ada tembusan, baik dari masing-masing Cabor, Dispora, KONI maupun Dinas Pendidikan. Kalau sudah terintegrasi, diharapkan tidak terjadi manipulasi sertifikat,” katanya.
             Meski demikian, Supriyadi melihat sementara ini pelaksanaan PPDB Online di Kota Semarang tidak ada persoalan berarti. “Karena memang Aplikasi yang diterapkan di Kota Semarang sudah beberapa kali ditiru oleh kota lain. Kami percaya kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang. Termasuk sistem rayonisasi ini kan pilot projectnya kan di Kota Semarang sejak 2004. Tidak ada penumpukan di satuan pendidikan,” katanya.
              Hal yang menjadi persoalan, kata dia, munculnya “orang mampu” yang pura-pura miskin. Seperti halnya yang rawan di tingkat Provinsi Jateng, yakni untuk PPDB Online SMA-SMK. “Karena kalau di tingkat Pemerintah Provinsi Jateng kan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) bisa dan tidak pakai data base warga miskin sesuai contoh di Kota Semarang ini,” katanya.
               Kota Semarang, kata Supriyadi, sudah terintegrasi data warga miskin dengan Bappeda. “Sehingga ketika warga miskin mendaftar, jika mereka memang warga miskin otomatis diketahui sebagai warga miskin. Warga miskin ini termasuk yang berhak mendapatkan kuota 20 persen dari penerimaan seluruhnya,” kata politikus PDIP itu.
              Supriyadi juga meminta agar dilakukan pengawasan secara ketat dengan cara mengkroscek. Apabila ditemukan ada manipulasi atau memalsukan dokumen, sanksinya sudah jelas. “Itu sudah ada surat pernyataan dari orang tua dan sanggup untuk menerima sanksi, sampai dengan sanksi pidana. Minimal mereka (pemalsu dokumen) akan dicoret. Setelah diverifikasi, klarifikasi, dan ternyata palsu ya wajib dicoret. Ya kan ada sanksi pidananya juga, kalau bisa dipidanakan sekalian,” tegasnya.
               Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin mengatakan, penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online untuk semua sekolah TK, SD, dan SMP Negeri di Kota Semarang tidak ada kendala berarti. “Tidak ada masalah maupun kendala,” katanya.
                  Dikatakannya, sistem PPDB Online tersebut diterapkan telah melalui proses persiapan matang. “Tim khusus untuk menangani itu mesti ada. Berdasarkan pengalaman kami selama bertahun-tahun menggunakan online, semuanya terpantau. Kalau ada apa-apa kami tahu, sistem kami sudah dibuat untuk memantau kalau ada hal-hal yang tidak sesuai,” katanya. (El)