Home Headline Dewan Tolak Impor Beras

Dewan Tolak Impor Beras

1067
0

SEMARANG, 19/01 (Beritajateng.net) – Kebijakan import beras yang dilakukan oleh Kementrian Perdagangan membuat geram Komisi B DPRD Jateng. Kebijakan tersebut dipandang bisa menyengsarakan petani .

Ketua Komisi B Chamim Irfani mengatakan, Jawa Tengah selama ini selalu surplus beras dan menjadi penyangga kebutuhan pangan nasional. Oleh karena itu Komisi B bersikap menolak kebijakan import beras.

“Jawa Tengah merupakan penyangga kebutuhan pangan nasional. Sekitar 15 sampai 17 persen kebutuhan pangan kita disuplai oleh Jawa Tengah,” ungkapnya, Jumat (19/01).

Lebih lanjut dia menjelaskan, sekalipun kebijakan import beras sudah menjadi keputusan dan tetap akan dilakukan, pemerintah pusat diharapkan bisa meninjau kembali karena import beras memiliki dampak yabg sangat luas terhadap nasib petani.

“Bulan Pebruari-Maret besok di Jateng akan panen raya (gabah) stok beras kita pasti akan melimpah, kalau beras import masuk maka harga gabah petani akan turun drastis. Kasihan petani kita,” jelasnya.

Menurut politisi PKB ini, kalau import jadi dilakukan, maka ongkos produksi para petani tidak akan didapatkan kembali dengan kata lain petani cenderung merugi sehingga nilai tukar petani (NTP) Jawa Tengah akan turun. Padahal NTP kita saat ini sudah mulai bagus berada di angka 103.

“Kalau sampai turun lagi dibawah 100, itu artinya petani rugi. Jangan sampai hal ini terjadi,” katanya

Dampak lebih jauh apabila import beras dilaksanakan, diperkirakan inflasi di Jawa Tengah akan naik. Oleh karena itu dia minta agar tim penanggulangan inflasi daerah (TPID) yang diketuai oleh Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko untuk segera mengambil sikap dan kebijakan guna mengantisipasi naiknya inflasi di Jawa Tengah.

“Selama ini kinerja pak Wagub sebagai ketua tim sudah sangat bagus, bahkan memperoleh penghargaan sebagai daerah dengan inflasi terendah dibawah nasional. Saya harapkan bisa segera menyikapi persoalan ini,” harapnya.

Chamim mengakui saat ini harga beras mencapai lebih dari Rp. 13.000 dari biasanya yang berkisar Rp. 10.000. Solusi yang paling tepat sambil menunggu panen raya, kata Chamim, adalah persediaan beras yang ada di Bulog dilepas ke pasaran melalui operasi pasar.

“Operasi pasar saya nilai bisa menstabilkan harga beras. Ini dilakukan sambil menunggu panen raya tiba,” bebernya.

Ditanya kalau ada kebijakan menolak beras import masuk Jateng, Chamim merasa pesimis akan berpengaruh positif terhadap nasib petani. Karena kebijakan yang berlaku di tingkat nasional akan tetap berpengaruh di daerah termasuk Jawa Tengah.

“Meskipun beras import ditolak di Jateng misalnya, secara psichologis tetap akan berpengaruh di pasar, sehingga harga tetap akan terkoreksi. Harga di tingkat petani pasti akan tetap turun drastis. Intinya petani akan jadi korban kebijakan import beras,” pungkasnya.

(NK)