Home DPRD Kota Semarang Dewan Tetap Dukung Pembangunan SMPN 45 Semarang

Dewan Tetap Dukung Pembangunan SMPN 45 Semarang

170
0
Komisi D DPRD Kota Semarang.
***Penolakan Kelompok Sekolah Swasta Tak Digubris  
       SEMARANG, 4/4 (BeritaJateng.net) – Penolakan Forum Komunikasi Sekolah Swasta se Kecamatan Genuk Semarang atas rencana pembangunan SMP Negeri 45 di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, tidak digubris.
        Kelompok sekolah swasta mendesak agar rencana tersebut dibatalkan. Sebab, hasil kajian kelompok sekolah swasta menilai rencana dibangunnya  SMP Negeri 45 bakal membunuh sejumlah sekolah swasta. Tetapi Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang tetap mendukung rencana pembangunan SMP Negeri 45 di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang tersebut.
       “Gini lho, pada intinya tujuan kami menolong warga miskin,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Laser Narendro, Rabu (4/4).
        Dikatakannya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) di Kota Semarang kurang lebih 75 persen. “Salah satu indikatornya adalah angka putus sekolah. Nah, terbesar angka putus sekolah SMP dan SMA,” katanya.
         Selanjutnya, data menyebut bahwa jumlah persentase penerimaan peserta didik untuk SD 80 persen melanjutkan di sekolah negeri, 20 persen di sekolah swasta. Untuk SMP, kurang lebih 70 persen masuk sekolah di negeri, 30 persen masuk sekolah swasta. Sedangkan, untuk SMA/SMK 50 persen masuk di sekolah negeri, 50 persen di swasta.
        “Kembali ke Undang-Undang Dasar, bahwa pendidikan adalah hak dari setiap warga negara. Jadi, di sini yang berkewajiban untuk melayani bidang pendidikan adalah pemerintah. Jadi semisal ada penolakan, pasti di Kecamatan Genuk ada warga miskinnya. Mereka belum tentu bisa membayar SPP sekolah di luar jangkauan kemampuan warga tersebut. Makanya kami menghadirkan sekolah negeri,” terangnya.
        Tujuannya adalah supaya warga miskin di Kecamatan Genuk mendapatkan akses pendidikan secara merata. Apalagi ada program wajib belajar 12 tahun. “Mengenai kajian tersebut dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. Mereka belum memaparkan secara resmi mengenai kajiannya seperti apa. Anggaran juga belum muncul,” katanya.
        Ia tidak sepakat mengenai penolakan warga dengan dalih rencana dibangunnya  SMP Negeri 45 bakal membunuh sejumlah sekolah swasta, maupun berpengaruh terhadap sekolah berbasis agama seperti madrasah.
       “Gini, saya mau tanya kalau berbicara tentang pendidikan itu quantity atau quality? Kalau quantity, ya buka aja sekolah negeri. Buka ruang baru, selesai. Cuman kan kita bicara kualitas, pada realitanya jujur, mohon maaf, masih banyak sekolah swasta yang keberlangsungannya bergantung kepada Pemda. Kami berpikir, daripada memberi bantuan kenapa tidak membikin sekolah negeri saja? Memang, nantinya hukum alam yang berlaku. Sekolah swasta yang memiliki kualitas bagus akan bertahan. Nyatanya, salah satu SMK di daerah Manyaran tutup, karena kekurangan peserta didik,” katanya.
         Justru, lanjut Laser, ada imbauan dari Kemendikbud, bahwa apabila sekolah kekurangan peserta didik dan akan bangkrut, maka harus dimerger dengan sekolah lain. “Artinya, yang kami pikirkan ini adalah keberlangsungan peserta didiknya. Jangan sampai mereka putus sekolah. Mohon maaf, mungkin para pemilik yayasan–bukan semuanya ya, berpikir membangun pendidikan untuk keuntungan. Padahal di UU bahwa pendidikan tidak boleh diambil keuntungan. Karena itu pelayanan dasar,” tegasnya.
         Ditanya berpengaruh atau berpotensi membunuh keberlangsungan sekolah berbasis agama seperti madrasah, Laser tidak sepakat. “Antara sekolah umum dengan sekolah berbasis agama seperti madrasah, itu dua pendidikan berbeda. Saya yakin ada segmentasi berbeda,” katanya.
          Ia menyontohkan, apabila seseorang berasal dari keluarga pesantren, pasti akan memilih menyekolahkan anaknya di madrasah. “Jadi enggak usah takut kehilangan peserta didik. Karena sudah ada segmen. Bayangin aja, di Semarang ada 1,67 juta penduduk. Katakanlah 30 persen usia sekolah, atau sekitar 500 ribu orang, masak sih sampai enggak dapat peserta didik? Kalau memang sekolah swasta mampu berinovasi pasti merata,” katanya.
          Dikatakanya, rencana pembangunan SMPN 45 baru akan dianggarkan di Anggaran Perubahan 2018 atau Anggaran Murni 2019. “Mengenai anggarannya berapa belum kami hitung, jadi belum ketemu angkanya,” imbuhnya.
         Ketua Forum Komunikasi SMP-MTs Swasta Kecamatan Genuk Kota Semarang, Ahmad Syafii, mengatakan penolakan ini tidak hanya dari Forum Komunikasi Sekolah Swasta saja, tetapi juga masyarakat. “Sudah dikomunikasikan, NU juga sudah mengambil sikap untuk rapat, RT, RW, LPMK, sebagian besar juga menolak,” katanya.
          Kehadiran SMPN 43 sebelumnya di daerah tersebut, kata dia, telah berdampak terhadap SMP/MTs swasta di Genuk. “Sehingga kalau SMPN 45 ini didirikan, sama saja pemerintah mencabut hak kami. Saat ini sudah ada 7 SMP swasta, dan 5 MTs. Potensi sekolah swasta seharusnya dimaksimalkan dan dibina, bukan justru malah hendak dibinasakan,” katanya.
         Sedangkan sekolah negeri, saat ini telah berdiri 3 SMP Negeri, yakni SMP Negeri 20, SMP Negeri 43, dan SMP Filial Negeri 20 Semarang. Tidak jauh dari wilayah Genuk, ada SMP Negeri 34 dan SMP Negeri 1 Sayung. “Sehingga itu lebih dari cukup kebutuhan akan adanya sekolah negeri di wilayah tersebut,” katanya.
           Di Genuk memiliki 29 SD/MI Negeri dan swasta yang setiap tahun meluluskan kurang lebih 1.725 siswa. Kurang lebih 850 siswa di antaranya mendaftar di 3 SMP Negeri. Sisanya 875 mendaftar di SMP-MTs swasta di Kecamatan Genuk yang berjumlah 12 sekolah. “Sehingga tiap sekolah hanya mendapatkan kemungkinan pendaftar kurang lebih 73 siswa setiap tahun. Ini akan berbeda lagi kalau Dinas Pendidikan Kota Semarang mendirikan SMPN 45. Akan dibawa ke mana nasib SMP/MTs swasta?” bebernya. (EL)