Home DPRD Kota Semarang Dewan Sebut Potensi PAD Parkir Meningkat Jika Gunakan Sistem Zona

Dewan Sebut Potensi PAD Parkir Meningkat Jika Gunakan Sistem Zona

243
Juru Parkir Tak Ber-KTA Ditertibkan

Semarang, 4/12 (BeritaJateng.net) – Persoalan parkir liar di Kota Semarang sampai sekarang belum bisa terpecahkan. Bahkan akibat maraknya jukir liar, diduga menjadi penyebab utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi parkir tidak pernah tercapai.

Lebih parahnya lagi, diduga terjadi kebocoran pendapatan dari sektor ini. Karena itu, pembenahan sistem yang baik dalam manajemen parkir harus segera dilakukan.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang Danur Rispriyanto mengatakan, parkir merupakan sektor yang seksi untuk PAD sebuah wilayah. Tentunya hal itu juga di Kota Semarang. “Mari kita pikirkan bersama-sama, jangan semua pihak saling menyalahkan satu sama lain,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Salah satu yang bisa dilakukan adalah membenahi sistem dan memutus mata rantai kebocoran yang terjadi di sektor parkir. Adapun cara yang ia tawarkan yaitu bekerjasama dengan pemilik lahan.

Pemilik lahan parkir dalam hal ini diposisikan sebagai koordinator. Pemilik lahan tersebut kemudian menyetorkan pendapatan parkir ke rekening Pemkot Semarang. Untuk besaran dari setoran bisa disesuaikan dengan kesepakatan. Posisi juru parkir (jukir) sendiri sebagai tenaga yang digaji oleh Pemkot Semarang sesuai standar UMK.

“Jadi, masing-masing jukir tidak diperbolehkan membawa uang terlebih dahulu. Ini untuk meminimalkan kebocoran. Karena jukir nanti sudah digaji sesuai standar UMK,” jelasnya.

Untuk karcis juga harus disesuaikan. Maraknya karcis palsu parkir juga harus menjadi perhatian dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang. “Dipetakan terlebih dahulu,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot Semarang juga harus menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur tentang besaran retribusi parkir di setiap zona. Bisa menjadi contoh awal, yaitu penerapan di pusat kota seperti kawasan Simpang Lima dan sekitarnya. “Khusus wilayah itu ada perwal sendiri, di mana besaran biaya parkir berbeda dengan tempat lain,” tuturnya.

Hal itu, lanjutnya, apabila benar-benar diterapkan akan mengoptimalkan PAD Kota Semarang dari sektor parkir. Bahkan, menurut Danur, dari penerapan sistem tersebut pendapatan sektor parkir akan lebih besar jika dibandingkan dengan model parkir berlangganan dan parkir meter. Namun terlebih dahulu yang dilakukan yaitu menertibkan parkir-parkir liar terlebih dahulu. Sejauh ini, lanjutnya, untuk sharing pendapatan dari jukir setiap harinya juga masih rendah.

“Katakanlah setiap hari itu pendapatan parkir dari jukir itu Rp 150 ribu, yang disetorkan hanya Rp 25 ribu. Sehingga sangat jauh,” tuturnya.

Menurutnya, rencana penerapan parkir berlangganan juga tidak menjadi solusi dari kebocoran pendapatan sektor parkir. “Itu belum tentu bisa memutus mata rantai dari kebocoran parkir itu sendiri,” ujarnya.

Seperti diketahui di Kota Semarang terdapat 1.500 titik parkir. Baik yang resmi maupun tidak. “Potensi pendapatannya bisa ratusan miliar dari sektor parkir kalau dikelola dengan baik,” katanya. (El)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here