Home DPRD Kota Semarang Dewan: Program UHC Semarang Terkendala Kekurangan Ruang Rawat Inap

Dewan: Program UHC Semarang Terkendala Kekurangan Ruang Rawat Inap

62
0
Walikota Semarang Hendrar Prihadi meninjau kondisi nenek Asih yang belasan tahun lumpuh dan hanya dirawat dirumah karena keterbatasan biaya. Melalui Program UHC, nenek Asih dibawa ke RSUD.
***25 Direktur RS Dikumpulkan, Diminta Tambah Ruang Kelas III
         SEMARANG, 14/11 (BeritaJateng.net) – Hampir seluruh warga Kota Semarang saat ini mendapat jaminan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC), yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ada sebanyak 25 rumah sakit di Kota Semarang bekerjasama untuk menangani peserta UHC tersebut dengan layanan rawat inap kelas III.
           Tetapi kendala terbesar saat ini adalah ketersediaan kamar tidur kelas III yang ada tidak mencukupi untuk menampung jumlah penduduk yang tercover program UHC ini. Atas kondisi itu, seluruh direktur rumah sakit di Kota Semarang dikumpulkan untuk mencari solusi keterbatasan tempat tidur kelas III tersebut.
         Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengatakan, ketersediaan tempat tidur rawat inap kelas III di rumah sakit di Kota Semarang belum seimbang dengan jumlah warga Kota Semarang yang terdaftar di program UHC tersebut.
          “Setelah kami amati, berdasarkan data dan kondisi di lapangan, memang jumlah tempat tidur kelas III hanya tersedia 1.870–an. Sedangkan jumlah penduduk di Kota Semarang kurang lebih 1,65 juta. Artinya, proporsi jumlah tempat tidur dengan jumlah peserta BPJS termasuk peserta program UHC yang ditanggung pemerintah ini masih kekurangan,” kata Anang.
           Sehingga pihaknya mengimbau kepada pengelola rumah sakit paling tidak melakukan penyiapan tempat tidur kelas III sesuai dengan perbandingan proporsi jumlah peserta BPJS di Kota Semarang. “Kondisi saat ini, untuk kelas I jumlah pesertanya 35 persen, kelas II 35 persen, dan kelas III kurang lebih 30 persen. Nah sementara kondisi riil, kelas III ini sekitar 25 persen, kelas I 15 persen, kelas II 12 persen. Selebihnya malah VVIP dan VIP,” katanya.
            Pihaknya mengaku telah melakukan rapat bersama pihak Pemkot Semarang untuk membahas permasalahan tersebut. “Kami sudah mengimbau pihak eksekutif melakukan langkah-langkah sinkronisasi, sehingga bisa menyukseskan program UHC ini. Pihak eksekutif dipimpin oleh Sekda sudah mengumpulkan para direktur rumah sakit untuk menindaklanjuti kendala tersebut,” katanya.
           Anang menyarankan, paling tidak dari Pemerintah Kota Semarang agar memunculkan Peraturan Kepala Dinas untuk mengatur proporsi pembagian kelas di rumah sakit. Hal itu untuk mengatur proporsi tempat tidur di rumah sakit. “Kalau Peraturan Kepala Dinas itu tidak memungkinkan, maka perlu ditingkatkan ke Peraturan Wali Kota (Perwal). Kalau dari Perwal pun juga belum bisa mengatasi, ada kemungkinan dibuatkan Peraturan Daerah (Perda). Karena kalau Perda nanti ada saksi pidana-nya,” katanya.
          Paling tidak, lanjut dia, rumah sakit memiliki proporsi peserta BPJS. Selama ini, rumah sakit hanya mengacu kepada Permenkes Nomor 56 tentang jumlah minimal tempat tidur kelas III, yakni minimal 20 persen. “Sementara untuk kelas I, II, VVIP, dan VIP, tidak diatur dari pusat. Taruhlah simulasinya kalau rumah sakit itu menggunakan Permenkes, kelas III dibuat 20 persen, Kelas I 5 persen, Kelas II 5 persen, maka VVIP dan VIP bisa mencapai 70 persen. Jadi selama ini memang secara hukum normatif, pihak rumah sakit tidak salah. Karena yang diatur hanya jumlah tempat tidur di kelas III, yakni paling sedikit 20 persen,” katanya.
             Apabila tidak diatur, lanjut dia, hal yang paling mengkhawatirkan bahwa program UHC ini justru akan menjadi pepesan kosong belaka. Karena layanan kelas III ini kamarnya tidak ada.  “Maka dari itu, kami mengimbau untuk diatur dengan menggunakan Peraturan Kepala Dinas, atau Perwal. Jika masih tidak mengatasi dibuatkan Perda,” katanya.
            RSUP dr Kariadi selaku rumah sakit rujukan tingkat III pun saat ini dalam kondisi overload. Sebab, RSUP dr Kariadi menjadi rujukan nasional khususnya di Jawa Tengah. Sehingga RSUP dr Kariadi bebannya lebih berat, walaupun jumlah tempat tidur kelas III-nya sudah banyak.  “Fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah dokter keluarga, puskesmas dan klinik pratama, kalau tidak bisa mengatasi kemudian dirujuk ke tingkat II yakni rumah sakit di kabupaten/kota, kalau tidak bisa mengatasi lagi baru dirujuk ke tinggat III seperti RSUP dr Kariadi,” katanya.
             Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang, Widoyono mengatakan saat ini pelayanan pendaftaran warga untuk program UHC tidak ada hambatan. “Antrean yang mengurus surat daftar sudah menurun,” katanya.
          Tetapi ia mengakui adanya kendala kekurangan tempat tidur rawat inap di rumah sakit di Kota Semarang. Menurut laporan, Bed Occupancy Ratio (BOR) atau angka persentase penggunaan tempat tidur (TT) di unit rawat inap (bangsal) kelas III mencapai 100 persen, terhitung hingga Oktober. “Normalnya 80 persen. Artinya apa, rumah sakit di Kota Semarang kekurangan tempat tidur kelas III. Nah, apalagi adanya UHC ini. Antisipasinya, kemarin Bapak Sekda sudah mengumpulkan seluruh direktur rumah sakit di Kota Semarang untuk memaparkan kekurangan ruang kelas III itu,” katanya.
            Pihaknya berharap, para direktur rumah sakit menambah ruang kelas III dan kelas II untuk mengantisipasi hal tersebut. Mengapa kelas II, karena sesuai peraturan BPJS kalau kelas III penuh bisa dititipkan di kelas II. “Kalau tidak bisa secara fisik menambah ruangan ya mengurangi jatah kelas I dan VVIP. Tanpa membangun infrastruktur bisa, dengan mengalihkan kelas. Angka BOR tinggi adalah rumah sakit pemerintah. Tapi rumah sakit swasta seperti Panti Wilasa Dr Cipto, Citarum, Sultan Agung itu juga tinggi BOR-nya untuk kelas III. BOR itu penggunaan tempat tidur tinggi. Artinya over kapasitas,” katanya.
          Terdapat 26 rumah sakit di Kota Semarang, yang sudah bekerjasama dengan BPJS ada 25 rumah sakit. “Satu rumah sakit, yakni RS Columbia sedang proses kerjasama. Kami minta untuk kerjasama,” katanya. (Bj/EL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here