Home Headline Dewan Prihatin Adanya Kasus OTT di Purbalingga

Dewan Prihatin Adanya Kasus OTT di Purbalingga

177
0

Purbalingga, 5/6 (BeritaJateng.net) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Adi Yuwono mengaku prihatin atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah pejabat pemerintah kabupaten itu.

Saat ditemui wartawan di kompleks Sekretariat Daerah Purbalingga, Jawa Tengah, Senin malam, Adi mengatakan bahwa OTT tersebut menjadi sebuah pelajaran besar bahwa di dalam mengelola anggaran khusus bidang pembangunan infrastruktur yang cukup banyak harus berimbang dengan sumber daya manusia dan dilakukan dengan kehati-hatian.

Kendati demikian, dia mengaku belum bisa mengetahui berapa orang dan siapa saja yang diamankan dalam OTT karena informasi tersebut baru diperoleh sekitar pukul 19.00 WIB.

“Saya belum bisa menyebutkan siapa yang di-OTT. Namun, paling tidak dari eksekutif. Saya baru mendengar dan belum mengetahui berapa orang dan siapa saja yang diamankan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya telah merasakan adanya beberapa kejanggalan, antara lain, dalam pembangunan gedung DPRD Kabupaten Purbalingga dan Islamic Center.

Bahkan, dia mengaku sebagai salah seorang legislator yang tidak setuju terhadap pembangunan gedung DPRD.

“Adanya pembangunan infrastruktur, dari segi lelang, harus lebih baik. Jangan sampai proyek besar tetapi malah justru proses lelangnya kurang baik,” katanya.

Oleh karena itu, dia menduga OTT tersebut berkaitan dengan salah satu pembangunan proyek besar di Purbalingga.

Seperti diwartakan, KPK menangkap empat orang dalam OTT yang dilakukan di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (4/6).

“Ada tim yang ditugaskan di Purbalingga. Tadi saya dapat infonya sekitar empat orang diamankan di sana dan sejumlah uang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Empat orang yang diamankan itu, kata Febri, terdapat unsur kepala daerah, pejabat daerah, dan pihak swasta.

Namun, Febri belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan kasus apa dan jumlah uang yang diamankan terkait dengan OTT tersebut.

KPK sendiri memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan itu.

Informasi yang dihimpun, empat orang yang diamankan KPK di Purbalingga berinisial Tsd (Bupati Purbalingga), HdI (Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan), TGP (ajudan), dan ANB (swasta).

Selain itu, KPK juga mengamankan NBB (swasta) dan HMD (swasta) di Jakarta.

Operasi tangkap tangan tersebut terkait dengan proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahun anggaran 2018.

Sementara itu, dari pantauan di Purbalingga, Senin (4/6) malam, sebuah mobil dinas Avanza dengan nomor polisi R 64 C milik Kabag ULP Purbalingga tampak berada di halaman Setda Purbalingga dan dipasang kertas dengan logo KPK bertuliskan “Disegel”.

Selain itu, dalam grup jejaring sosial juga beredar foto-foto yang menggambarkan pintu Kantor Bupati Purbalingga yang dipasangi kertas dengan logo KPK dan bertuliskan disegel. (El)