Home Headline Dewan Pertanyakan Realisasi Pengalihan Kewenangan TPI ke Provinsi

Dewan Pertanyakan Realisasi Pengalihan Kewenangan TPI ke Provinsi

80
0

SEMARANG, 14/11 (Beritajateng.net) – Komisi C DPRD Jateng menanyakan realisasi penyerahan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dari kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana amanat Undang Undang Nomer 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pengalihan kewenangan beberapa urusan yang semula berada dibawah kewenangan kabupaten/kota seharusnya pada tanggal 1 Januari 2017 sudah secara efektif diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.

Sekretaris Komisi C DPRD jateng Tetty Indarti mengatakan, TPI seharusnya pengelolaannya sudah diserahkan kepada Pemprov Jateng. Namun pada kenyataannya sampai sekarang masih digondeli oleh kabupaten/kota dimana TPI itu berada. Oleh karena itu pihaknya mendesak agar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah untuk proaktif mengurus perubahan pengelolaan TPI TPI yang tersebar di beberapa wilayah di Pantura dan selatan Jawa Tengah.

“Realisasi peralihan kewenangan TPI sampai sekarang tidak jelas, saya minta DKP Jateng proaktif mengurus persoalan ini,” ungkapnya kepada wartawan Tentang hasil Kunjungan kerja ke TPI morodemak beberapa waktu yang lalu.

Tetty menjelaskan, potensi TPI sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) sangat besar sehingga pihaknya minta agar pengalihan kewenangan tersebut bisa segera terealisasi.

Saat ini, lanjut Tetty, pengelolaan TPI belum maksimal karena beberapa faktor. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah kebiasaan nelayan yang tidak menjual ikan hasil tangkapannya melalui TPI melainkan langaung kepada pedagang.

“Perkiraan saya ikan yang dilelang di TPI tidak lebih dari 10 persen, selebihnya dijual langsung ke pedagang. Pengelola TPI harus bisa meminimalisir kondisi ini. Tapi selama belum diserahkan ke Provinsi kita bisa apa?,” katanya.

Senada dengan Tetty, Kepala Dinas Kelautan dan Provinsi Jawa Tengah Lalu M Syafriadi mengungkapkan, saat ini TPI Yang ada di Jawa Tengah pengelolaannya masih dibawah Pemkab/Pemkot dan belum diserahkan kepada Pemprov Jateng.

“Banyak konsep pengelolaan TPI agar pendapatannya bisa maksimal. Sayangnya kami belum memiliki kewenangan yang cukup untuk mengatasi persoalan ini,” pungkasnya.

(NK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here