Home DPRD Kota Semarang Dewan: Penurunan Tanah Akibat Pengambilan ABT Berlebihan

Dewan: Penurunan Tanah Akibat Pengambilan ABT Berlebihan

416
Pengeboran Air Bawah Tanah di Semarang

SEMARANG, 25/2 (BeritaJateng.net) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyoroti terkait pengambilan air bawah tanah di Kota Semarang.

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Joko Santoso mengaku prihatin terhadap pengambilan air bawah tanah yang tidak terkontrol. Pasalnya, aktivitas itu menjadi faktor terjadinya penurunan permukaan tanah.

“Kemarin kami kunjungan lapangan melihat ada satu tempat bahkan itu di fasilitas umum yang dipakai untuk pengambilan air bawah tanah. Di wilayah kami setiap tahun ada penurunan tanah sekitar 10-15 cm. Salah satu penyebabnya adalah pengambilan air bawah tanah,” ungkap wakil rakyat yang berdomisili di Semarang Utara itu.

Diakui Joko, perizinan pengambilan air bawah tanah merupakan ranah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah. Karena itu, dia berharap ada sinergi antara Dinas ESDM dengan Pemkot Semarang terkait perizinan dan pengawasan pengambilan air bawah tanah.

Dia juga mendorong adanya aturan terkait fungsi pengawasan Kota Semarang terhadap kerusakan lingkungan, satu diantaranya karena pengambilan air bawah tanah.

Pasalnya, efek pengambilan air bawah tanah sangat riskan untuk kehidupan di Kota Semarang, apalagi di beberapa lokasi yang masuk kawasan zona merah, di antaranya Semarang Utara dan Genuk.

Dia menyadari, masih banyaknya pengambilan air bawah tanah juga karena faktor kebutuhan air bersih melalui jaringan PDAM Tirta Moedal yang belum menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang.

Akhirnya, banyak maayarakat yang melakukan pengambilan air bawah tanah dengan membuat sumur tanpa izin.

“Selain itu banyak juga pengembang perumahan yang melakukan pengeboran air bawah tanah untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Padahal pengambilan sumur bawah tanah harus melalui izin,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono menambahkan, ada beberapa wilayah di Kota Semarang yang tidak boleh dilakukan pengeboran tanah untuk air sumur bor maupun air artesis, di antaranya wilayah pesisir seperti Semarang Utara, sebagian daerah di Kecamatan Tugu, Genuk, Semarang Barat, dan sebagian wilayah Gayamsari.

“Wilayah terdampak salah satunya di Semarang Utara dengan luas 1.140 hektare. Sekitar 384 hektare di antaranya terjadi di Kelurahan Tanjungmas atau yang terluas dibanding kelurahan lain yang ada di kecamatan itu,” paparnya.

Lebih lanjut, Suharsono mengatakan, perlu upaya meminimalisasi pengambilan air tanah, yakni harus diimbangi dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) agar dapat mencukupi kebutuhan air bersih bagi warga.

Menurutnya, jika seluruh wilayah Semarang sudah tercukupi kebutuhan air melalui PDAM, sudah tidak dibolehkan lagi ada aktivitas pengambilan air tanah. Mengingat, persoalan lingkungan harus ditangani secara serius.

“Paling tidak mulai lima tahun ke depan harus nol aktivitas pengambilan air tanah. Jadi tidak sekadar boleh atau tidak boleh, tetapi perlu memikirkan ke depan,” tambahnya.

Sementara, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menyebut permasalahan menjadi posisi teratas dalam laporan masyarakat terkait pelayanan air bersih di Kota Semarang.

“Ini menjadi PR kami. Kami harus fokus ke PDAM. Direksi tidak boleh berpuas diri memungut biaya langganan dan pemakaian air dari masyarakat, tapi bagaimana caranya memungut dipergunakan kembali untuk investasi melayani masyarakat dengan baik. Kami sudah mulai itu,” papar Hendi, sapaannya.

Beberapa upaya menangani persoalan pelayanan air bersih di Kota Semarang, lanjut Hendi, sudah mulai dilakukan dengan pembangunan SPAM Semarang Barat dengan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk mengaliri wilayah Semarang Barat, Ngaliyan, dan Mijen.

Rencana pembangunan, IPA Pudakpayung juga akan dilakukan untuk mengaliri daerah Semarang atas dan Semarang Selatan. Pembuatan polder juga akan dilakukan di Semarang Timur.

“Insyaallah itu akan mampu menyelesaikan persoalan air dan semuanya akan selesai pada 2021. Saya yakin pada periode yang akan datang the best komplain tidak akan PDAM lagi,” tutur politisi PDIP itu. (El)