Home DPRD Kota Semarang Dewan: Penerapan LRT, KRL dan MRT Di Semarang Tidak Realistis  

Dewan: Penerapan LRT, KRL dan MRT Di Semarang Tidak Realistis  

100
0
Dewan dan Pemkot Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS
        SEMARANG, 13/11 (BeritaJateng.net) – Rencana penerapan transportasi masal berbasis rel di Kota Semarang, baik  Light Rapid Transit (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL), ataupun Mass Rapid Transit (MRT), dinilai belum realistis. Sebab, selain membutuhkan biaya mahal juga masih banyak rencana program sebelumnya yang belum terealisasikan.
       Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto menilai agar Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tidak latah dengan program di kota lain. “Menurut saya, transportasi masal berbasis rel di Kota Semarang itu perlu juga. Tetapi nuwun sewu, jangan latah,” kata Wachid, kemarin.
        Hal yang tidak kalah penting saat ini adalah memaksimalkan transportasi masal yang sudah ada, seperti Bus Rapid Transit (BRT). Ini harus berkelanjutan. Bagaimana kebutuhan transportasi umum tercukupi dan permasalahan kemacetan lalu-lintas kota teratasi. “Program transportasi masala juga harus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Pemerintah harus mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi masal. Nah, kalau penggunaan kendaraan pribadi sekarang tetap tinggi, kendaraan masal ditambah ya malah tambah macet,” cetusnya.
           Pada prinsipnya, Wachid mengaku senang kalau ada transportasi masal misalnya Light Rapid Transit (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL), ataupun Mass Rapid Transit (MRT), karena harapannya agar memberikan pelayanan masyarakat dalam hal untuk menggunakan transportasi yang aman, nyaman dan murah. “Selain itu juga harapannya mengurangi kepadatan lalu-lintas. Itu harus konsekuen, jangan hanya latah thok. Harus dipetakan dulu, prioritasnya wilayah mana yang akan diberikan transportasi masal berbasis rel itu. Seperti BRT koridor I, II, III dan seterusnya. Panjangnya berapa, dikerjakan berapa tahun, per-tahun akan menyelesaikan berapa koridor, material yang diperlukan apa, termasuk harga kereta berapa. Jika ditotal, anggarannya butuh berapa,” katanya.
          Setelah muncul angka anggaran kebutuhan hingga selesai satu koridor. Kira-kira kemampuan angggaran APBD Kota Semarang mampu atau tidak. “Nah, kalau tidak mampu harus mengajukan ke pemerintah pusat agar mendapat bantuan APBN. Syukur kerja sama dengan provinsi. Kemudian Semarang nanti porsinya seperti apa, pusat porsinya seperti apa, baru akan kelihatan kesungguhannya. Kalau menurut saya, sekarang ini anggaran Kota Semarang belum mampu. Lhawong, proyek pembangunan SORR (Semarang Outer Ring Road) saja belum dijalankan, kok menjelajah hingga transportasi rel,” katanya.
         Wachid membenarkan, wacana penerapan transportasi berbasis rel tersebut pernah dibicarakan di lingkup DPRD Kota Semarang. Tetapi menurutnya, hal tersebut belum terlihat ada keseriusan. “Baru dilempar, sebatas wacana saja. Tapi kelihatannya belum sungguh-sungguh. Kalau menurut saya, proyek SORR dengan pengadaan transportasi monorel biayanya mahal mana? Nah, kemudian kalau itu lebih murah SORR yaudah SORR dulu aja diselesaikan. Padahal SORR ini sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang sejak lama sekali, yakni 2010. Tapi hingga sekarang belum apa-apa. Pembebasan lahan saja belum klir semua. Seharusnya, fokus salah satu yang sudah masuk program Pemkot Semarang,” katanya.
         Jangan kemudian di kota lain ada program baru, di Kota Semarang ikut-ikutan. Sementara program yang sudah ditentukan malah ditinggal. “Itu namanya latah. BRT menurut saya sudah lumayan membantu melayani masyarakat bawah, tapi belum mampu menjangkau masyarakat kelas menengah ke atas. Harapannya, bisa merambah masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas. Itu yang perlu didorong dulu. Apalagi ini mau tambah dua koridor lagi,” katanya.
          Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Muhammad Khadik menyatakan akan terus mencari solusi atas persoalan kamacetan lalu lintas di Kota Semarang yang kian pelik. Di antaranya dengan memaksimalkan penataan penggunaan transportasi masal melalui Bus Rapid Transit (BRT). Selain itu, saat ini sedang dikaji mengenai rencana transportasi masal berbasis rel dengan konsep Light Rail Transit (LRT).
           Hal ini sebagai salah satu upaya mencari solusi untuk mengatasi kemacetan di kota Semarang yang kian pelik. Terlebih, saat ini Kota Semarang menjadi salah satu dari 8 kota maju di Indonesia. “Merespon kebutuhan layanan transportasi masal, kami maksimalkan BRT. Selain itu, salah satu rencana ke depan adalah mengenai penerapan LRT. Kami sedang melakukan kajian,” katanya. (Bj/EL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here