Home DPRD Kota Semarang Dewan: Pemkot Semarang Harus Membuat Skala Prioritas Pembangunan

Dewan: Pemkot Semarang Harus Membuat Skala Prioritas Pembangunan

286
Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang.

Semarang, 18/8 (BeritaJateng.net) – Ada beberapa kinerja dari Pemkot Semarang yang disoroti oleh anggota DPRD Kota Semarang. Salah satunya berkaitan dengan proses lelang dan penganggaran beberapa proyek yang sedikit mengalami keterlambatan.

Tidak jarang, proyek yang harusnya dianggarkan dan dikerjakan pada APBD Murni menjadi tertunda akibat proses lelang yang mengalami jadwal yang mundur. Proses ini berkibat pada pengerjaan sejumlah proyek yang mengalami penundaan. Untuk itu, pemkot diminta agar dapat membuat skala prioritas pekerjaan pembangunan proyek.

”Kinerja pemkot secara keseluruhan sebenarnya sudah berlangsung baik. Hanya saja, perlu ada pembenahan di beberapa kesempatan. Misalnya saja, proses lelang proyek masih ada beberapa yang mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan. Untuk itu, pemkot perlu membuat skala prioritas, proyek mana saja yang harus didahulukan untuk dikerjakan di tahun ini,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso.

Menurut dia, Pemkot Semarang hendaknya bisa meniru kinerja dari pemerintah pusat yang dapat langsung bekerja setelah anggaran selesai digedok di dewan. Proyek pun dapat dilaksanakan karena anggaran sudah bisa dicairkan terlebih dulu. Hanya saja, Sekretaris DPC Gerindra Kota Semarang tersebut tidak merinci, proyek-proyek apa saja yang mengalami keterlambatan selama lima tahun terakhir di Kota Semarang.

”Penundaan beberapa proyek pada awal 2019 ini, ternyata belakangan diketahui karena adanya rasionalisasi anggaran yang mengalami defisit. Padahal, beberapa diantaranya telah dicantumkan dalam anggaran APBD,” kata dia.

Joko Santoso menambahkan, penganggaran bagi proyek yang tertunda ini mungkin bisa diusulkan kembali dan menjadi daftar prioritas untuk dilaksanakan pada APBD Perubahan 2019.

Sementara itu terkait tugas dan kinerja anggota DPRD dari Gerindra, dia menyebut, seluruhnya harus dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran atau e-budgeting serta pengawasan pelaksanaan perda.

”Anggota dewan Gerindra harus dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi pokok yang telah ditetapkan. Ini telah sesuai kesapakatan yang disampaikan sebelum pelantikan nanti pada 14 Agustus. Kami berharap hal yang sama juga berlaku bagi anggota dewan dari partai lainnya. Tidak peduli berasal dari fraksi atau koalisi partai mana pun, semua harus melaksanakan tugas dan funshi pokok yang sama,” tambah dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B, Danur Rispriyanto, mengatakan hal yang kurang lebih senada. Dia meminta agar nantinya dalam pelaksanaan penganggaran APBD Perubahan, agar semua prosesnya bisa dilaksanakan tepat waktu dan berlangsung dengan baik.

”Kami berharap pelaksanaan penjabaran APBD Perubahan bisa tepat waktu, sehingga program-program pemkot bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar,” paparnya yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Demokrat Kota Semarang.

Disampaikannya, berdasarkan hasil rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beberapa waktu lalu. Diketahui ternyata ada pergeseran rasionalisasi anggaran yang ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang. Perubahan ini tentunya berpengaruh pada pelaksanaan program-program Pemkot Semarang untuk ke depannya nanti.

”Untuk Komisi B, kami terakhir telah menyetujui pelaksanaan pembenahan di beberapa pasar. Salah satunya pembenahan atap yang ada di Pasar Karangayu. Tahapan lelang telah dilalui, tinggal pelaksanaannya saja,” ujar dia. (El)