Home Headline Dewan Nilai Potensi Retribusi Jasa Labuh kapal Cukup Besar

Dewan Nilai Potensi Retribusi Jasa Labuh kapal Cukup Besar

843
0

SEMARANG, 5/11 (Beritajateng.net) – Potensi Retribusi jasa labuh kapal di pelabuhan pelabuhan Jawa Tengah dinilai sangat besar. Oleh karena itu Pemerintah harus memasukkan potensi ini ke dalam salah satu materi di Perda Retribusi yang saat ini sedang digodog Pansus Retribusi DPRD Jawa Tengah.

Anggota Pansus Raperda Retribusi DPRD Jateng Asfirla Harisanto mengungkapkan, hasil kunjungan di Kepulauan Riau (Kepri), potensi retribusi jasa labuh kapal mencapai Rp 250 miliar setahun. Dia memperkirakan, di pelabuhan pelabuhan Jawa Tengah potensinya bisa mendekati Riau bahkan bisa lebih besar.

“Itu jumlah yang tidak sedikit. Jateng sendiri memiliki sejumlah pelabuhan besar seperti Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Kendal, dan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap,” katanya.

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Jateng itu menambahkan selama ini potensi tersebut belum dihitung Pemprov Jateng. Juga tidak ada retribusi jasa labuh kapal yang rata-rata besar, seperti kapal tanker atau kapal tongkang, masuk ke Pemprov Jateng. Sejauh ini jasa labuh kapal ditarik oleh pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

“Seperti Pemprov Kepri, kita juga akan upayakan agar Pemprov Jateng bisa memungut retribusi jasa labuh kapal. Minimal mendapat kontribusi proporsional dari pelabuhan-pelabuhan samudra yang menjadi kewenangan pusat itu,” katanya.

Legislator yang akrab disapa Bogy itu menambahkan, kontribusi tersebut akan menambah pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga dapat membiayai pembangunan.

Pemprov Kepri telah memiliki Perda Retribusi nomor 9 tahun 2017 yang merupakan perubahan kedua atas Perda nomor 2 tahun 2012. Dalam Perda baru itu, pengertian pelabuhan diperluas tidak hanya terbatas pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), melainkan termasuk pelabuhan samudra/internasional pada pasal 1 ayat (1) angka 45 sampai dengan 47.

Sekda Provinsi Kepri Tengku Said Arif Fadilah mengatakan potensi pendapatan dari jasa labuh kapal cukup besar. Terlebih provinsi tersebut berdekatan dengan Singapura. Selama ini banyak kapal-kapal besar yang parkir di lepas pantai Kepri karena wilayah lepas pantai Singapura telah penuh.

Dia mengakui persoalan tersebut cukup pelik karena ada tarik ulur dengan pemerintah pusat.
“Saat ini kami terus berupaya memperjuangkan ke pemerintah pusat agar jasa labuh kapal bisa ditarik provinsi,” paparnya.

(NK)