Home Headline Dewan Minta Sistem PPDB 2018 Dievaluasi

Dewan Minta Sistem PPDB 2018 Dievaluasi

176
0

SEMARANG, 6/7 (Beritajateng.net) – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 dengan sistem zonasi dan mengakomodir siswa miskin dinilai bagus. Namun dalam pelaksanaannya, ada sejumlah dugaan pelanggaran dan kecurangan sehingga Komisi E DPRD Jateng meminta segera dilakukan evaluasi.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto mengatakan pihaknya memperoleh aduan dari sejumlah orang tua calon siswa. Persoalan pertama adalah kalah bersaingnya siswa berprestasi dari siswa kurang berprestasi namun miskin. Bermodal Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), siswa dari keluarga miskin dengan mudah mengalahkan siswa berprestasi sehingga harus mencabut pendaftaran dan beralih ke sekolah lain.

“Semangat memberikan pemerataan pendidikan bagi semua anak bangsa memang bagus. Tapi dalam pelaksanaanya harusnya prestasi siswa tetap diberikan apresiasi tinggi. Kalau dikalahkan oleh SKTM maka tak adil,” kata Yudi, Jumat (6/7).

Persoalan kedua adalah laporan adanya kecurangan SKTM. Siswa dari keluarga mampu namun saat mendaftar menggunakan SKTM. Hal itu ditengarai karena kekhawatiran orang tua siswa kalah bersaing dengan siswa miskin sehingga mencari SKTM.

Menurut Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini, dalam sistem PPDB tersebut harus diatur tentang tata cara verifikasi dan penelusuran kevalidan SKTM yang dilampirkan oleh calon siswa. Nah, siapa yang melakukan verifikasi serta detil penelusuran seperti apa agar tak terjadi kongkalikong maka harus diatur. Verifikasi harus dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah calon siswa dan termasuk bertanya pada tetangga dekatnya tentang kondisi keseharian keluarga calon siswa.

Jika terjadi pemalsuan data, siswa mampu namun menggunakan SKTM, maka ia meminta pihak sekolah menolaknya. Untuk efek jera, bisa dilaporkan pada pihak berwajib. Lantaran hal itu juga berimbas pada masa depan siswa lainnya.

Sebagai langkah antisipasi kecurangan, sekolah bisa mengunggah pendaftar yang menggunakan SKTM di website sekolah. Dengan demikian semua orang akan bisa melihat dan ikut melakukan pengawasan.

“PPDB dengan sistem zonasi ini bagus untuk menghapus anggapan sekolah unggulan atau nonunggulan. Memberikan kesempatan yang sama pada semua siswa. Tapi dalam pelaksanaanya memang harus dievaluasi agar fair dan tak terjadi kecurangan,” ujarnya.

(NK)