Home DPRD Kota Semarang Dewan Minta Rumah Sakit Pastikan Kesiapan Program UHC

Dewan Minta Rumah Sakit Pastikan Kesiapan Program UHC

155
0
Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi memaparkan hasil paripurna dan putusan RAPBD 2017 yang telah disahkan.
     Semarang, 4/11 (BeritaJateng.net) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang meminta kepastian kesiapan pihak rumah sakit (RS) dalam melayani pasien seiring program Universal Health Coverage (UHC), terutama ketersediaan ruang rawat inap kelas III.
     “Program UHC kan tidak hanya untuk warga miskin, namun semua warga Kota Semarang yang belum tercover jaminan kesehatan. Asal, kalau harus dirawat inap mau dirawat di ruang kelas III RS,” kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi di Semarang.
     Program UHC diluncurkan secara resmi mulai 1 November 2017 oleh Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk jaminan pelayanan kesehatan secara gratis bagi warga Kota Semarang.
     Politikus PDI Perjuangan mengakui penerapan program UHC semudah begitu saja, terutama mengenai ketersediaan ruang rawat inap kelas III di RS, sebab masih ada beberapa RS di Semarang yang belum siap untuk ketersediaan ruang rawat inap kelas III.
     Artinya, kata dia, butuh komitmen dari RS yang bekerja sama dengan Pemkot Semarang dalam program UHC terkait kesiapan infrastruktur yang harus benar-benar dipastikan, yakni ketersediaan ruang kelas III yang memadai dari seluruh RS.
     “Jangan sampai, warga sudah tercover jaminannya (kesehatan, red.) dengan program UHC, tetapi ruangannya tidak mencukupi. Jangan sampai kemudian ada pasien yang ditolak RS karena ruang kelas III sudah penuh atau alasan klasik lainnya,” katanya.
     Tentunya, kata dia, seluruh RS di Semarang, baik milik pemerintah maupun swasta harus bekerja sama dan mendukung penuh program UHC sebagai tanggung jawab sosial, apalagi Pemkot Semarang sudah menganggarkan Rp75 miliar tahun ini untuk program UHC.
     “Saya dengar masih ada satu RS yang belum bekerja sama terkait program UHC. Ya, semestinya semua RS, terutama swasta harus bekerja sama karena mereka berlokasi di Semarang. Tanggung jawab sosial harus diutamakan daripada komersial,” tegasnya.
     Selain itu, Supriyadi mengingatkan warga Kota Semarang yang sudah memiliki kepesertaan jaminan kesehatan, seperti asuransi swasta juga harus menyadari untuk tidak menggunakan fasilitas UHC yang diperuntukkan bagi warga yang belum punya jaminan kesehatan.
     “Bagi yang sudah punya kartu Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas), ikut asuransi, dan sebagainya, ya, tidak usah ikut UHC. Sebab, ini (UHC, red.) kan untuk warga yang belum punya jaminan kesehatan. Baik warga mampu maupun tidak mampu,” pungkasnya.
     Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang dr Widoyono menyebutkan seluruh RS, baik RS pemerintah maupun swasta sudah bekerja sama untuk melayani program UHC, kecuali satu RS, yakni RS Columbia Asia Semarang, tetapi sekarang dalam proses kerja sama.
     Ia menjelaskan program UHC berlaku bagi seluruh warga Kota Semarang yang belum tercakup jaminan kesehatan, baik warga mampu maupun tidak mampu dengan menyertakan salinan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Semarang.
     “Namun, tidak bisa misalnya begini, pegawai perusahaan yang sudah diikutkan jaminan kesehatan oleh perusahannya kemudian beralih ikut UHC. Apalagi kok pegawai negeri sipil (PNS). Jelas tidak boleh,” tegasnya.
     Begitu juga dengan warga yang sudah ikut asuransi kesehatan swasta, kata Widoyono, tidak diperbolehkan ikut program UHC karena hanya diperuntukkan bagi warga Kota Semarang yang belum memiliki jaminan kesehatan. (Bj/EL)