Home DPRD Kota Semarang Dewan Minta Pemkot Tak Lepas Tangan Terkait Masalah Makam dan Masjid di...

Dewan Minta Pemkot Tak Lepas Tangan Terkait Masalah Makam dan Masjid di Tengah Tol

333
0
Masjid di Beringin Ngaliyan yang berada di tengah jalur tol Semarang-Batang
       SEMARANG, 9/6 (BeritaJateng.net) –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta persoalan keberadaan makam dan masjid di tengah jalan tol Semarang-Batang di wilayah Kota Semarang yang hingga kini berlarut-larut belum dipindah, agar bisa diselesaikan secepatnya. Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang diminta untuk tidak lepas tangan terkait persoalan tersebut.
       “Seharusnya bisa, Pemerintah Daerah (Pemda) itu merupakan tangan panjang dari pemerintah pusat. Otomatis, adanya persoalan terkait proses pembangunan APBN, tentu Pemkot Semarang harus ikut cawe-cawe, terlibat secara langsung,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, Jumat (8/6).
      Permasalahan krusial dalam proses pembangunan biasanya mengenai pembebasan lahan. Pembebasan lahan memiliki persoalan kompleks yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka dari itu, Pemkot Semarang mestinya tidak lepas tangan begitu saja.
       “Tol Semarang-Batang ini masih banyak kendala, ada masjid, sekolahan, makam, dan lain-lain, yang belum tuntas. Ini butuh sentuhan pemerintah daerah, bersama-sama harus duduk satu meja,” katanya.
       Pihaknya belum lama ini telah bertemu dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk mendengarkan secara langsung mengenai permasalahan pembebasan lahan benda wakaf yang terdampak pembangunan jalan tol ini. “Semua pemangku kepentingan harus terlibat. Termasuk tokoh masyarakat agar proses pembangunan yang sedang dijalankan tidak sia-sia, mundur-mundur terus hanya karena beberapa titik lahan yang masih nggondeli,” katanya.
       Semua yang terdampak pembangunan jalan tol telah masuk anggaran pemerintah pusat. Tetapi dalam teknis di lapangan, pemerintah pusat tidak mungkin intensif harus turun di lapangan secara terus menerus. “Maka dari itu dibutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah. Ini kan seolah-olah pemerintah pusat berjalan sendiri-sendiri tanpa keterlibatan pemerintah daerah. Kami berharap harus duduk satu meja untuk mencari solusi,” katanya.
        Kabid Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang, Suriyati, mengatakan relokasi makam di Plampisan, Jalan Honggowongso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang tergusur pembangunan jalan tol Semarang-Batang, terlepas dari tanggungjawab Pemkot Semarang.
        “Kami tidak menangani relokasi makam yang terdampak Jalan Tol di daerah Ngaliyan tersebut. Sebab, makam tersebut dikelola warga,” katanya.
       Sehingga Pemkot Semarang tidak turut melakukan relokasi makam tersebut. “Kalau saat ini yang kami tangani adalah pembangunan Makam Jabungan,” katanya.
        Kendala sejauh ini banyak warga mengelola makam sendiri. Pemkot Semarang berharap pengelolaan makam bisa ditangani pemerintah. “Sehingga bisa seragam. Karena kalau dikelola warga, ada makam yang macam-macam bentuknya. Sebagian sudah menaati aturan,” katanya.
        Termasuk apabila ada permasalahan terkait permakaman misalnya terdampak pembangunan jalan tol bisa ditangani oleh Pemkot Semarang. “Ke depannya kami ingin pengelolaan makam agar lebih rapi. Untuk saat ini beberapa UPTD Makam sudah mulai melakukan penataan,” katanya.
       Sebelumnya, pengerjaan proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang, dipercepat. Hal itu untuk mengejar target agar bisa beroperasi lebaran mendatang. Namun saat ini masih ada sejumlah kendala. Salah satunya adalah relokasi makam berisi 1.300 jasad Jalan Plampisan, Jalan Honggowongso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dan Masjid di daerah Beringin Ngaliyan, belum dilaksanakan. Namun jalan tol tetap bisa difungsikan dengan membuat jalan darurat di sekitar lahan yang belum bisa direlokasi. (El)