Home DPRD Kota Semarang Dewan Minta Pemindahan PKL Karangtempel ke Relokasi MAJT Diundur

Dewan Minta Pemindahan PKL Karangtempel ke Relokasi MAJT Diundur

440
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Hanik Khoiru Solikah
       SEMARANG, 21/12 (BeritaJateng.net) – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Hanik Khoiru Solikah meminta Dinas Perdagangan Kota Semarang menunda pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Barito, Karangtempel.
        Hal itu mengingat, hingga saat ini masih belum ada win-win solution antara PKL dan Dinas Perdagangan, dimana saat ini PKL enggan untuk pindah dikarenakan fasilitas di relokasi Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) hingga saat ini belum dibangun oleh Dinas Perdagangan.
         “Memang kemarin itu ada kabar dari salah satu pedagang soal permasalah itu. Kami rasa antara Dinas Perdagangan dengan PKL harus kembali melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan ini, sehingga tidak terjadi salah paham,” katanya, Kamis (20/12).
        Sementara terkait tuntutan pedagang mengenai pembangunan fasilitas di pasar relokasi yang hingga saat ini belum dibangun oleh Dinas Perdagangan, Hanik menjelaskan, Anggaran infrastruktur relokasi PKL Karangtempel ada di dalam anggaran tahun 2019. Mengingat pemindahan PKL terjadi di akhir tahun anggaran perubahan.
         “Anggarannya itu kalau ngga salah di Tahun 2019, karena kemarin kan pemindahan di akhir tahun anggaran perubahan. Sehingga untuk anggaran infrastruktur tempat relokasi PKL Karangtempel berada di Tahun 2019,” katanya.
        Olehkarena itu, untuk menghindari kesalahpahaman antara Dinas Perdagangan dan para PKL, harus ada audiensi ulang, untuk menemukan solusi terbaik.
       “Mungkin sebaiknya PKL mengajukan ke Pemkot supaya nanti di audiensi kembali dengan Dinas Perdagangan. Karena memang untuk pembangunan infrastruktur tersebut tidak bisa dilakukan sekarang,” imbuhnya.
        Sebelumnya diberitakan, perwakilan PKL Barito Karangtempel, Selasa (18/12) mengadu ke DPRD Kota Semarang. Mereka menuntut untuk penundaan relokasi ke MAJT, mengingat pembangunan infrastruktur di tempat relokasi hingga saat ini belum di lakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang. Sementara lapak pedagang yang dibangun secara swadaya oleh pedagang saat ini sudah mendekati angka 100 persen.  (El)