Home DPRD Kota Semarang Dewan Menilai Proses Relokasi Pasar Johar Kurang Sosialisasi

Dewan Menilai Proses Relokasi Pasar Johar Kurang Sosialisasi

738

Semarang, 19/1 (BeritaJateng.net) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menilai proses relokasi pedagang Pasar Johar ke lapak sementara di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) kurang tersosialisaikan.

“Setiap hari, saya menerima keluhan dari pedagang, terutama lewat pesan singkat (SMS) bahwa Dinas Pasar kurang adil, ada pungutan, dan sebagainya,” kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi di Semarang, Selasa.

Hal itu diungkapkannya usai meninjau Lapak Sementara Pasar Johar di kawasan MAJT Semarang untuk melihat proses pengundian lapak sebagai tindak lanjut atas banyaknya keluhan yang disampaikan pedagang.

Selain melihat proses pengundian lapak, politikus PDI Perjuangan itu menyempatkan berdialog dengan sejumlah pedagang dan petugas Dinas Pasar untuk mengetahui kondisi yang dikeluhkan pedagang di lapangan.

“Ada pedagang yang tidak paham mekanisme pengundian lapak, seperti adanya model bilangan pembagi, dan sebagainya. Ada pedagang yang paham. Jadi, banyak pedagang yang salah paham, merasa ada yang tidak adil,” katanya.

Semestinya, kata dia, Dinas Pasar harus menyampaikan kepada pedagang mengenai mekanisme pengundian lapak dengan sejelas-jelasnya agar tidak muncul kesalahpahaman karena persoalan itu sangat sensitif.

Menurut dia, kesalahpahaman dan kesimpang-siuran informasi yang muncul berpotensi menimbulkan konflik jika tidak segera diselesaikan sehingga DPRD dalam waktu dekat akan segera mengundang pedagang Pasar Johar.

“Sosialisasi kurang dilakukan maksimal, kemudian Dinas Pasar juga kurang transparan. Mestinya, pengundian lapak menampilkan nama pedagang, bukan hanya registernya. Jadi, pedagang bisa saling kroscek,” tegasnya.

Mengenai desas-desus adanya pungutan yang ditarik ke pedagang, Supriyadi menyatakan sejauh ini belum menemukan indikasi adanya pungutan, namun akan segera menindaklanjuti dengan mengundang para pedagang.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengaturan dan Ketertiban Dinas Pasar Kota Semarang Bachtiar Effendi mengakui pihaknya tidak mungkin menarik pungutan kepada pedagang, apalagi sampai “menjual-belikan” lapak.

“‘Database’ pedagang Johar yang dimasukkan sudah sesuai register. Tidak ada pedagang yang tidak sesuai dengan yang ada di ‘database’. Jadi tidak mungkin kami melakukan tindakan semacam itu,” katanya.

Yang bisa terjadi di lapangan, kata Bachtiar, justru pedagang sendiri bisa yang memindah-tangankan lapak “di bawah tangan” atau tanpa sepengetahuan Dinas Pasar, namun tindakan semacam itu melanggar aturan. (Bj)

Advertisements