Home News Update Dewan Kehormatan Minta Kasus SMAN 1 Dihentikan

Dewan Kehormatan Minta Kasus SMAN 1 Dihentikan

1487
       SEMARANG, 7/3 (BeritaJateng.net)  – Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) PGRI Provinsi Jawa Tengah, menyayangkan kasus dua siswa SMAN 1 Semarang, AF dan AN, tidak diselesaikan dengan bijak. Justru kasus ini berbuntut panjang dan membuat gaduh tanpa memertimbangkan dampak psikologis siswa. Apalagi para siswa sedang persiapan menghadapi Ujian Nasional (UN).
         Ketua Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) PGRI Provinsi Jawa Tengah, Dr Sudharto, mengatakan mestinya sebagai seorang pendidik bekerja menggunakan prinsip ke-profesional-an. “Yang namanya profesional itu adalah bekerja demi orang lain. Nah, orang lain itu adalah peserta didik yang kebetulan sebentar lagi menghadapi ujian. Dia sudah memersiapkan lama,” kata Sudharto.
        Guru, lanjut dia, semestinya memiliki prinsip ketika menghadapi persoalan peserta didik. Jadi seharusnya, berbicara tentang kepentingan peserta didik. “Teman-teman guru ini dulu kan melamar (pekerjaan), setelah memenuhi syarat seleksi, kemudian diangkat dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Kemudian memeroleh penghargaan. Jadi, seharusnya berpikir apakah tindakan sekolah berdampak negatif atau tidak,” katanya.
        “Saya berbicara lepas dari siswa tersebut salah atau benar. Anak ini kan menghadapi ujian. Ujian bagi mereka dalam tanda petik adalah hidup matinya anak. Pertanyaan saya, apakah tidak ada kearifan dari sekolah untuk menangguhkan dulu?,” ungkap sosok sesepuh yang sekaligus sekretaris Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) PGRI Nasional itu.
         Oleh karena itu, lanjut dia, seandainya saja pihak-pihak berwenang, baik sekolah maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jateng) mau meneliti kasus tersebut, sebaiknya kasus tersebut dihentikan dulu. “Hentikan. Jadi, lingkungan sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, lingkungan belajar mengajar, jangan dibuat gaduh. Sudahlah, berhenti. Nyuwun sewu, kalau saya baca di koran, Ombudsman akan melakukan investigasi. Sudahlah, dihentikan dulu. Biarkan anak-anak ini menyelesaikan tugasnya dulu, kerjaan yang selama ini sudah disiapkan dengan segenap tanaga, pikiran dan waktunya. Orang tua juga begitu,” katanya.
          Biarkan siswa menjalankan tugasnya, menyiapkan diri ujian dengan baik. “Nanti kalau ujian sudah selesai. Bukan berarti akan menghilangkan jejak, tidak. Tetap diberikan sanksi sesuai ketentuan. Kan ada tata tertib. Biasanya, tata tertib itu memuat standart operating prosedur (SOP), hak siswa maupun hak guru, kalau ada dugaan pelanggaran, di SOP itu ada aturan, bagaimana prosedurnya. Mudah-mudahan ini juga ditandatangani oleh orang tua. Tata tertib itu bersifat mengikat,” katanya.
          Mengenai kebijakan pihak SMAN 1 Semarang justru terkesan ‘dibela’ oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jateng, Sudharto berprasangka baik. “Saya tidak mengatakan Pak Kepala Dinas sepihak atau tidak. Tetapi kalau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng sudah berstatement, seharusnya melihat protap dan pengamatan di lapangan secara konkrit. Pengamatan di lapangan tentang pelaksanaan SOP tersebut dengan konsisten. Kalau perlu kepala dinas mengkoordinasikan,” katanya.
         Nah, tetapi yang terjadi saat ini justru kondisinya semakin memanas. “Semuanya sudah angkat senjata kan? Orang tua sudah menggunakan pengacara, Ombudsman mau meneliti, belum lagi nanti komite sekolah, dan lain-lain. Itu tentu akan mengganggu peserta didik. Maka marilah berpikir arif. Perlu diingat, setiap gerakan entah membuahkan hasil menang atau kalah, toh tetap akan mengganggu psikologi anak. Jadi, sebaiknya ditangguhkan dulu,” katanya.
          Sementara itu, Prof Rustono dari Dewan Pendidikan Provinsi Jateng, menyampaikan beberapa rekomendasi. Di antaranya: siswa harus ditolong, semua pihak harus bisa menahan emosi, semua orang memiliki kelebihan, semua orang memiliki kekurangan. “Aparatur Sipil Negara (ASN) jangan berani mengambil keputusan kalau tak benar. Anak harus segera diakomodir untuk ujian negara. Dinas Pendidikan Provinsi Jateng harus mendokumentasikan peristiwa ini dan tidak perlu disebarluaskan,” katanya.  (El)