Home News Update Dewan Kawal Molornya Proyek Jolotundo Rp2,5 Miliar

Dewan Kawal Molornya Proyek Jolotundo Rp2,5 Miliar

365
0

Proyek Jolotundo

Semarang, 18/1 (beritajateng.net) – DPRD Kota Semarang akan kawal permasalahan molornya ganti rugi proyek Jalan Jolotundo sebesar Rp. 4,5 miliar, dimana jumlah Rp. 2,5 miliar seharusnya dibayarkan Sabtu (17/1) kemarin namun hingga kini belum direalisasikan, sedangkan Rp. 2 milyar akan dibayarkan menyusul.

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Ari Purbono menyatakan mendukung langkah Pengelola Masjid Agung Semarang (MAS) untuk mendesak Pemerintah kota Semarang agar segera membayarkan uang ganti rugi proyek Jalan tersebut.

Menurutnya, bila persoalan ini tidak terselesaikan akan menimbulkan permasalahan sosial. Selain itu, pihaknya juga menghimbau kepada pemerintah supaya tidak mengulur-ngulur waktu pembayaran.

“Kami mendorong kepada pemerintah untuk segera membayarkan uang ganti rugi. Memang persoalannya pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Semarang yang tengah memproses, tapi tanah tersebut kan seudah dibebaskan. Jadi pemerintah juga harus segera melunasinya,” paparnya.

Nantinya, lanjut Ari, kami juga akan melayangkan surat kepada ketua DPRD Kota Semarang untuk ikut membantu permasalahan ini.

Sebelumnya,  sudah ada kesepakatan bersama di dalam pertemuan antara MAS,  BPMAJT, BPN, Kakanwil, Kemenag serta Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di VIP Room Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) pada Sabtu, 3 Januari 2015 lalu.

Pihak Wali Kota menjanjikan uang tersebut dapat dibayarkan dua hari setelah pertemuan.

Sekretaris Umum Badan Pengelola Masjid Agung Semarang (MAS) KH Khammad Maksum menjelaskan, pihaknya mendesak Pemkot Semarang dengan mengadakan shalat istigosah dan tandatangan diatas kain putih berukuran panjang mencapai 20 meter dengan lebar 1 meter, serta orasi yang pada intinya berharap Pemerintah Kota Semarang tepat waktu membayarkan ganti rugi tanah wakaf yang terkena proyek pembangunan Jolotundo sebesar Rp. 4,5 miliar.

Diakuinya, desakan ini bertujuan agar tidak terulang kejadian seperti sebelumnya.

“Sebelumnya, uang tanah wakaf milik MAS yang mencapai Rp. 6 Miliar hingga kini belum terbayarkan oleh salah satu dinas, bahkan hingga sekarang belum ada titik temu,” katanya. (BJ05)