Home Lintas Jateng Dewan Jateng Apresiasi Gubernur Jateng Bebas Jalan Rusak

Dewan Jateng Apresiasi Gubernur Jateng Bebas Jalan Rusak

image
Iluatrasi

Semarang, 11/1 (BeritaJateng.net) – Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah mengapresiasi pencanangan program Jateng bebas jalan rusak oleh gubernur provinsi setempat karena dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di bidang perekonomian.

“Program yang terkait dengan infrastruktur ini akan membantu mendorong meningkatkan perekonomian Jateng,” kata anggota DPRD Jateng Hadi Santoso di Semarang, Minggu.

Selain mengapresiasi, Hadi juga menilai program tersebut merupakan langkah besar dan cerdas yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Ia mengungkapkan bahwa dari 2.565.621 kilometer jalan tingkat provinsi, tercatat baru 2.230.038 km jalan dalam kondisi baik sehingga masih ada 13,08 persen atau 335.583 km yang masuk kategori rusak.

“Jumlah yang tidak pendek jika melihat sumber daya dari Dinas Bina Marga, baik itu jumlah pegawai serta sarana yang tersedia sangat terbatas,” ujarnya.

Dari sembilan balai pelaksana teknis (BPT) yang ada di Jateng, kata dia, jumlah pegawainya tidak ada yang lebih dari 500 orang di tiap balai.

Menurut dia, untuk mencapai target Jateng tanpa jalan rusak pada awal 2015 ada tiga tantangan yang harus dicari solusinya.

“Pertama soal jumlah pegawai untuk memeriksa, mencatat sampai melakukan perbaikan rusak, kedua terkait bahan baku karena posisi di awal tahun maka perlu percepatan pengadaan aspal, pasir dan bahan lainnya, sedangkan pemenang lelang baru akan diketahui paling cepat Maret 2015,” ujarnya.

Permasalahan ketiga terkait dengan kondisi cuaca di Jateng yang cukup ekstrim sebab hujan dan genangan air menjadi tantangan tersendiri bagi perawatan jalan.

Mengenai rencana Gubernur Jateng melibatkan kalangan pelajar SMK dan mahasiswa dalam melakukan perbaikan infrastruktur, khususnya jalan yang rusak, Hadi berpendapat hal itu menarik untuk dicoba.

Seperti diwartakan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menginstruksikan seluruh jajarannya, khususnya Dinas Bina Marga, untuk secepatnya melakukan perbaikan jalan sehingga Jateng bebas jalan rusak pada awal 2015.

Terkait dengan perbaikan jalan rusak, Ganjar ingin memaksimalkan fungsi pengawas jalan guna mewujudkan Provinsi Jateng bebas jalan berlubang.

Menurut dia, pengawas jalan dapat diberdayakan untuk mengecek kerusakan jalan-jalan rusak di sejumlah daerah.

“Seorang pengawas jalan bisa melakukan pengecekan jalan sepanjang 30-50 kilometer. Jika menemukan jalan rusak, segera dipotret dan ditandai, kemudian segera dilakukan penambalan,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Ganjar mengakui bahwa Pemerintah Provinsi Jateng saat ini masih kekurangan alat berupa “asphalt mixing plant” yang digunakan untuk menambal jalan-jalan yang rusak.

“Dengan penambalan tersebut, memang tentu belum mulus. Akan tetapi, minimal tertambal dahulu. Kalau semua itu dapat berjalan, akan saya jadikan sistem mekanisme untuk jalan, di samping ada pembuatan sistem informasi di jalan,” katanya.

Dalam proses perbaikan jalan rusak di Provinsi Jateng, Ganjar berencana melibatkan pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) di berbagai daerah.

Dalam praktik di lapangan nanti, kata dia, satu SMK diajak bekerja sama atau diberi wewenang memperbaiki satu ruas jalan yang rusak.

“Selain pelajar SMK, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi juga dapat dilibatkan dengan kesempatan yang lebih besar dan secara berkelanjutan dalam memperbaiki infrastruktur di Jateng berupa kuliah kerja nyata (KKN) yang tematik,” ujarnya.

Jumlah anggaran infrastruktur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah 2015 mengalami peningkatan sebesar 100 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Anggaran infrastruktur Jateng pada tahun 2014 sebesar Rp1,255 triliun, sedangkan pada tahun anggaran 2015 meningkat menjadi Rp2,572 triliun.

Kenaikan anggaran infrastruktur yang mencapai 100 persen ini karena perbaikan berbagai sarana dan prasarana yang ada di Provinsi Jateng membutuhkan dana yang relatif cukup besar.

Perincian anggaran infrastruktur pada tahun 2015 adalah Rp2,18 triliun untuk Dinas Bina Marga, sebesar Rp249 miliar untuk proyek irigasi di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Rp143 miliar untuk Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang guna pemugaran rumah tidak layak huni. (Ant/BJ)