Home Lintas Jateng Demo Buruh Tolak RPP Pengupahan Pemerintahan Jokowi-JK

Demo Buruh Tolak RPP Pengupahan Pemerintahan Jokowi-JK

Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi melakukan aksi demo di depan Gubernuran Jawa Tengah Jalan Pahlawan menolak RPP Pengupahan kebijakan Jokowi-Jk.
Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi melakukan aksi demo di depan Gubernuran Jawa Tengah Jalan Pahlawan menolak RPP Pengupahan kebijakan Jokowi-Jk.
Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan aksi demo di depan Gubernuran Jawa Tengah Jalan Pahlawan menolak RPP Pengupahan kebijakan Jokowi-Jk.

Semarang, 20/10 (BeritaJateng.net) – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah menggelar aksi menolak RPP pengupahan dan formula kenaikan upah minimum di Indonesia dalam pemerintahan Jokowi-JK di depan Gedung Gurbenur Jawa Tengah Jalan Pahlawan, Selasa (20/10) siang.

Menurut Aulia Hakim Sekertaris FSPMI Jateng, regulasi tentang kenaikan upah sudah ditentukan, dan kenaikan ini hanya didasari oleh inflasi dan perkembangan ekonomi.

“Dari situ kami akan melakuan perlawanan dengan segala cara. Kenapa kita menolak RPP pengupahan, karena dari dulu mulai jaman ordebaru kenaikan UMK atau RPP Pengupahan selalu kita dilibatkan, namun pada RPP pengupahan kali ini kita tidak dilibatkan sama sekali,” jelasnya.

Apabila pemerintahan Jokowi tetap mengesahkan RPP pengupahan, lanjutnya, maka pihaknya menilai pemerintah Jokowi-JK lebih kejam dari pada pemerintahan Soeharto.

“Pada pemerintahan dulu mulai 1982 kita selalu dilibatkan, kita berunding terhadap APINDO dan Pemerintah sehingga mengeluarkan UMK. Tetapi dengan RPP pengupahan kali ini, kita tidak dilibatkan sama sekali,” tambahnya.

“Kita bisa saja setuju dengan kebijakan ekonomi saat ini, karena para pengusaha sudah mendapatkan semuanya, diantaranya pemerintah sudah mengurangi tarif listrik Industri, pemerintah sudah mengurangi harga gas untuk Industri, pemerintah sudah mempermudah subsidi kepada perusahaan agar tidak memPHK karyawannya. Namun dalam kebijakan lainnya dalam satu paket yang akan ditandatangani RPP pengupahan, karna itulah kita menolak,” katanya.

Lanjutnya, kita menolak karena kenaikan UMP dan UMK setelah RPP ini disahkan, serikat pekerja tidak dilibatkan kembali. Kedua kami menganggap RPP pengupahan adalah titipan dari pengusaha-pengusaha yang serakah, pengusaha yang rakus. Sehingga kita akan melawan dengan kekuatan apapun yang ada di Jawa Tengah ini, yang notabenenya upah di Jawa Tengah ini masih rendah.

“Maka kami meminta kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, untuk merekomendasi penolakan RPP ini, sekaligus kami akan menuntut kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan pembahasan RPP pengupahan ini, sebelum melibatkan Buruh Pengusaha dan yang terakhir bagi kami adalah sangat prinsip ketika serikat pekerja dilibatkan dalam kenaikan UMD dan UMK,” ujarnya.

Menurutnya, upah adalah faktor paling fundamental untuk kesejahteraan buruh di Jawa Tengah. Pihaknya berencana akan melawan sampai detik-detik penngesahan RPP menjadi PP.

“Kita akan melakukan aksi sebagai bukti pemanasan, kita akan lakukan mogok nasional secara serentak pada bulan November mendatang,”tambah Aulia Hakim Selaku Sekertaris FSPMI Jawa Tengah. (BJ06)