Home Headline Data Pemilih KPU Kabupaten Pekalongan Semrawut

Data Pemilih KPU Kabupaten Pekalongan Semrawut

322
0
KPU Jateng Minta Pengusaha Berikan Waktu Pekerja untuk Pencoblosan
        KAJEN, 12/8 (BeritaJateng.net) – Data pemilih yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan semrawut. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya data pemilih bermasalah atau tidak sesuai seperti ganda, mencantumkan warga yang telah meninggal dunia dan nomor kartu keluarga invalid.
        Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Panwas Kabupaten Pekalongan, setidaknya pada tanggal 7 Agustus 2018 ini terdapat 3.300 data pemilih tidak sesuai. Padahal sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum, data pemilih harusnya berkualitas.
        “Kami sudah beberapa kali mengajukan saran perbaikan untuk dilakukan pencermatan dan analisa daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) ke KPU Kabupaten Pekalongan beberapa kali. Namun hingga kini belum ada perbaikan. Kami sampaikan hal ini pada tanggal 7 dan 9 Agustus 2018 lalu,” kata anggota Panwas Kabupaten Pekalongan yang enggan disebutkan namanya.
        Dikatakannya, masih adanya temuan data pemilih yang invalid atau tidak semestinya ini, harusnya menjadi perhatian KPU Kabupaten Pekalongan untuk mendukung pemilu berintegritas, sehingga perlunya diawali pemilih berkualitas.
       Dengan pemilih berkualitas diharapkan tingkat partisipasi pemilih tinggi sehingga terwujud Pemilu yang berintegritas. “Untuk itu meningkatkan kualitas daftar pemilih tetap (DPT) menjadi satu apsek penting menaikkan angka partisipasi pemilih selain sosialisasi, pendidikan politik serta mendorong partai politik untuk menempatkan kader-kadernya yang berkualitas sebagai calon wakil rakyat baik di tingkat legislatif atau eksekutif,” tuturnya.
        Menurutnya, pesta demokrasi bernama Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang tertuang di Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang tertinggi. Dimana mekanisme penyerahan kedaulatan rakyat tersebut dilakukan melalui wakilnya (representative democracy) adalah melalui Pemilu. “Yang penting telah diingatkan, kami menunggu saja,” ujarnya. (ST/El)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here