Home Lintas Jateng Dana Konsinyasi Pembangunan Waduk Logung Belum Terealisasi

Dana Konsinyasi Pembangunan Waduk Logung Belum Terealisasi

512
Foto/Ist

Kudus, 19/12 (Beritajateng.net)-Upaya Pemkab Kudus menitipkan uang pengganti untuk lahan yang akan digunakan pembangunan Waduk Logung ke Pengadilan Negeri (konsinyasi), hingga kini belum akan bisa dilakukan. Pasalnya, PN Kudus belum menerima surat permohonan akan dilakukannya konsinyasi tersebut.

Humas PN Kudus Ahmad Syafiq, mengatakan, Pemkab Kudus belum mengirim surat pemberitahuan terkait rencana tersebut.”Kita mengetahuinya dari membaca di surat kabar. Soal kebenarannya, Pemkab belum pernah berkoordinasi dengan PN Kudus,” teranganya kepada Beritajateng.net.

Jika benar Pemkab Kudus hendak menempuh jalur konsinyasi, lanjutnya, tentunya harus melalui proses adiminstrasi mulai dari mengajukan surat permohonannya ke PN serta memenuhi persyaratan lainnya. Persyaratan yang dimaksud adalah, sebagian besar warga pemilik lahan sudah menerima penggantian terlebih dahulu.

”Paling tidak sudah tujuh puluh lima persen dari pemilik lahan yang dibutuhkan sudah setuju dan sudah menerima uang pengganti. Karena hanya sebagian kecil yang masih menolak, penggantiannya memang bisa dilakukan dengan cara konsinyasi,” imbuhnya.

Intinya, masih kata Syafiq, konsinyasi adalah titipan uang dari pihak ketiga untuk pembayaran yang dasar hukumnya sudah jelas. Jika semua persyaratan sudah dipenuhi oleh Pemkab, barulah PN melakukan langkah-langkah lebih lanjut, seperti pemberitahuan kepada pemilik lahan bahwa uang pengganti untuk lahannya dititipkan di PN.

Disinggung apakah pengambilan uang pengganti di PN prosedurnya rumit, menurutnya sama ketika penyerahan dilakukan oleh Pemkab Kudus. Yang terpenting, bukti-bukti administrasi kepemilikan.

Hanya saya, jika pemilik lahan masih tidak bersedia menerima uang pengganti hal tersebut adalah haknya. Bahkan, kalau pemilik lahan tidak puas dan berniat melakukan gugatan secara perdata bisa mendaftarkan di PN Kudus.

”Begitu juga jika ada pemilik lahan yang tidak puas atau berniat menggugat soal regulasi yang dinilainya tidak tepat, bisa melakukan gugatan melalui PTUN,” imbuhnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus Noor Yasin selaku ketua panitia pembebasan mengungkapkan, Pemkab Kudus memang belum menyampaikan rencana konsinyasi tersebut PN Kudus. Menurutnya, rencana konsinyasi tersebut masih dalam tahap proses.

Seperti diketahui, melalui tim independen lahan yang dibutuhkan seluas 196 hektare untuk pembangunan Waduk Logung, ditetapkan Rp 28.000 untuk lahan miring dan Rp 31.000 untuk lahan datar. Lahan yang dibutuhkan yang berada di Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe dan Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo menurut Pemkab 75 % diantaranya sudah dibebaskan atau uang pengganti sudah diterima pemilik lahan.

”Bahkan ketika diumumkan akan ditempuh jalur konsinyasi, ada 11 pemilik lahan yang bersedia menerima uang pengganti,” pungkasnya. (pjh/ss)