Home Nasional Cyrus : Kepercayaan Publik Terhadap Ahok Masih Tinggi

Cyrus : Kepercayaan Publik Terhadap Ahok Masih Tinggi

326
0
Gubernur Ahok yang membongkar dana siluman APBD DKI 2015
Gubernur Ahok yang membongkar dana siluman APBD DKI 2015
Gubernur Ahok yang membongkar dana siluman APBD DKI 2015

Jakarta, 12/3 (BeritaJateng.net) – Survei Cyrus Network menunjukkan kepercayaan publik terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jauh lebih tinggi ketimbang DPRD DKI Jakarta terkait polemik dana APBD.

“Terkait dengan konflik APBD, kepercayaan publik terhadap Ahok jauh lebih tinggi jika dibandingan dengan kepercayaan terhadap DPRD DKI Jakarta,” jelas CEO Cyrus Network Hasan Nasbi dalam pemaparan hasil survei di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Cyrus Network terhadap 1.000 responden pada 2-7 Maret 2015 yang secara khusus menjaring opini warga DKI Jakarta terhadap Gubernur dan DPRD DKI Jakarta, 63,4 persen responden menilai Ahok lebih dapat dipercaya, sedangkan hanya 8,6 persen responden percaya DPRD DKI Jakarta.

Terhadap Ahok, 27,15 persen responden menganjurkan yang bersangkutan mengedepankan dialog dengan DPRD DKI Jakarta, sementara 25,75 persen responden menganjurkan agar Ahok melaporkan dugaan penyelewengan dalam dana APBD kepada aparat hukum.

Sementara itu, 32,77 persen responden menantang agar DPRD DKI Jakarta dapat membuktikan secara hukum segala tudingan dan kecurigaan Ahok keliru, sedangkan 28,56 persen responden menganjurkan agar DPRD DKI Jakarta mengedepankan dialog dengan Ahok.

“Yang menarik dukungan publik terhadap Hak Angket DPRD hanya 2,51 persen,” ujar Hasan Lebih jauh, 95 persen responden menilai popularitas Ahok masih sangat tinggi dengan tingkat kesukaan sebesar 66,6 persen serta 62 persen responden menilai Ahok layak memimpin DKI Jakarta kembali di periode berikutnya.

“Temuan dalam survei sangat menarik, karena menunjukkan indikasi bahwa mayoritas warga Jakarta tidak melihat faktor etnis dan agama ketika memberikan penilaian terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta serta dukungan bagi penyelesaian hukum atas konflik APBD DKI Jakarta,” kata dia.

Polemik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta bermula dari pengajuan anggaran APBD melalui “e-budgeting” yang dilayangkan Ahok ke Kemendagri tanpa adanya tanda tangan persetujuan DPRD DKI Jakarta.

DPRD menilai pengajuan anggaran e-budgeting itu bak surat bodong. DPRD DKI Jakarta kemudian menggunakan hak angket terkait keputusan Ahok itu.

Ahok sendiri menekankan “e-budgeting” bisa diajukan tanpa tanda tangan DPRD DKI Jakarta. Ahok juga menyatakan sengaja tidak meminta persetujuan dana APBD agar “dana siluman” pengadaan alat UPS senilai Rp12,1 triliun yang telah dicoretnya tidak muncul lagi.

Ahok telah melaporkan dugaan “dana siluman” kepada pihak terkait. (ant/BJ)