Home Ekbis Buruh Kecewa Usulan Upah Tidak Transparan

Buruh Kecewa Usulan Upah Tidak Transparan

P_20150922_104100

Semarang, 30/9 (BeritaJateng.net) – Perwakilan Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indonesia (SPI) kecewa dengan sikap Ketua Dewan Pengupahan yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Eddy Riyanto yang enggan berlaku transparan dalam penentuan hasil Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang rencananya diserahkan ke Penjabat Walikota untuk diserahkan ke Pemprov Jateng untuk ditetapkan Kamis (1/10) besok.

Salah satu buruh yang juga merupakan anggota dewan pengupahan Ahmad Zainudin menyayangkan ketidakterbukaan Kepala Disnakertrans Kota Semarang Eddy Riyanto selaku Dewan pengupahan enggan membuka hasil rapat pleno yang nantinya diusulkan ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Menurutnya, selama ini Eddy dinilai tidak transparan dalam menyusun usulan penetapan upah buruh. “Selama ini usulan dari data hasil survey banyak yang dimanipulasi, bahkan banyak yang hilang hingga ratusan ribu rupiah sehingga merugikan buruh,” ujar Zainudin.

Zainuddin menjelaskan, seharusnya hari ini, Rabu (30/9) dewan pengupahan semestinya harus melakukan rapat pleno sebelum diajukan ke Pj Walikota, namun pihak buruh justru ditelikung.

“Katanya hari ini menyerahkan hasil rapat pleno ke Pj Walikota, kami tunggu sampai pukul 15.00 WIB ternyata tidak kelihatan (Eddy Riyanto,Red), justru malah sembunyi-sembunyi dan tidak kelihatan malah yang diberikan kami berita acara rapat pleno bukan hasilnya,” katanya.

Rencananya, Pemkot Semarang pada Kamis (1/10) besok akan menyerahkan hasil penghitungan Kebutuhan Hidup Layak atau KHL ke Pemerintah Provinsi untuk ditetapkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. KHL yang dihitung dari tiga unsur dewan pengupahan yakni Pemerintah Kota Semarang, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Serikat Pekerja atau Buruh.

Ketiganya memiliki nilai usulan yang berbeda, lanjutnya, perhitungan KHL ini harus mengacu pada Permen 13 tahun 2012 tentang survey KHL yang menjadi acuan survey di pasar.

Perbedaan jumlah terdiri dari unsur pemerintah Rp. 1.863.000, sementara dari unsur Apindo Rp. 1.765.000, sedangkan dari unsur buruh Rp. 1.816.000 dari hasil prediksi bulan September. (Bj05)