Home Headline Bupati Non Aktif Kebumen Divonis 4 Tahun Penjara

Bupati Non Aktif Kebumen Divonis 4 Tahun Penjara

990
Bupati Non Aktif Kebumen Divonis 4 Tahun Penjara
       Semarang, 22/10 (BeritaJateng.net) – Bupati Kebumen nonaktif M Yahya Fuad divonis empat tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin (22/10) terkait dugaan penerimaan suap dari berbagai proyek di lingkungan Pemda Kebumen tahun 2016 lalu.
         Dalam putusan Yahya juga dibebani membayar denda Rp 300 juta atau setara dengan 4 bulan kurungan. Selain divonis 4 tahun penjara Bupati Kebumen nonaktif M Yahya Fuad juga dicabut hak politik untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik. Pencabutan hak politik berlaku selama 3 tahun.
        “Menjatuhkan hukuman pada terdakwa dengan 4 tahun penjara. Menjatuhkan denda sebesar Rp 300 juta yang jika tidak dibayarkan akan diganti kurungan selama 4 bulan.  Mencabut hak politik terhadap terdakwa selama 3 tahun terhitung setelah masa hukumannya selesai dijalani,” kata hakim ketua Antonius Widijantono.
        Hakim menyatakan terdakwa terbukti menerima suap yang totalnya mencapai Rp 12,03 miliar yang berasal dari fee sejumlah proyek. Hakim juga menyebut uang itu diperuntukkan untuk program bina lingkungan kemudian diberikan kepada orang bernama Alpen dan Syahroni.
Bupati Non Aktif Kebumen Divonis 4 Tahun Penjara

Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yaitu 5 tahun, denda Rp 600 juta subsidair 6 bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. Atas putusan hakim tersebut, Yahya Fuad menyatakan menerima.

         “Saya bersyukur dengan pasal 12 a ancaman hukuman 4 sampai 12 tahun, saya bersyukur ini minimal. Siapapun yang mengikuti persidangan setelah saya dilantik hingga detik ini para saksi yang dihadirkan tidak ada saksi menjelaskan memberikan uang kepada saya. Saya ikuti secara formal saja, meskipun secara subtansi saya kecewa, secara formal saya menerima,” ungkap Yahya setelah menjalani persidangan.
        Dalam perkara ini, Yahya dinyatakan terbukti telah melanggar ketentuan pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selama menjadi bupati, Yahya terbukti menerima suap yang totalnya mencapai Rp 12,03 miliar.
        Untuk diketahui Yahya terlibat dalam dugaan kasus suap Rp 12 miliar tahun 2016. Bermula setelah Yahya terpilih sebagai bupati. Ia dan tim suksesnya, Hojin Ansori kemudian bertemu dan membahas soal pembagian proyek dengan syarat memberikan ijon atau fee sebesar 7 persen.
       Salah satu pengusaha yaitu mantan calon bupati Kebumen, Khayub Muhammad Lutfi, ikut memberikan fee Rp 5,9 miliar karena merupakan salah satu pengusaha. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Januari 2018. Hal itu merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan KPK pada Oktober 2016 dengan 6 tersangka termasuk mantan Sekda Kebumen.  (Nh/El)