Home Ekbis Bunuh Warung Kecil, Menteri Sofyan: Setop Indomaret

Bunuh Warung Kecil, Menteri Sofyan: Setop Indomaret

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Sofyan Djalil.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Sofyan Djalil.

Semarang, 25/10 (BeritaJateng.net) – Pihak Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mempertanyakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Sofyan Djalil yang menyebut bahwa keberadaan usaha ritel (waralaba) minimarket seperti Indomaret, Alfamart harus segera disetop atau dihentikan, sebab telah mengancam eksistensi warung kelontong dan pasar tradisional.

Ketua IKAPPI, Abdullah Mansuri menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri Sofyan itu berbalik arah dengan kebijakan pemerintah yang saat ini terjadi. Dimana pihak pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi, yang malah justru memberikan `karpet merah` pada pasar modern atau ritel modern, dengan memperlonggar perijinannya.

“Saya tidak tahu. Apakah mungkin diantara kementerian tidak ada koordinasi ya? Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 112 Tahun 2007 yang mengatur adanya zonasi, kan katanya akan direvisi, karena paket deregulasi (dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid I),” kata Abdullah seperti yang dikutip di Harianterbit.

Meski demikian, Abdullah sebenarnya merasa senang dengan adanya pernyataan dari Sofyan tersebut. Sebab menurut dia, keberadaan ritel modern di daerah memang justru menghambat perputaran perekonomian daerah. Pasalnya, perputaran uangnya tidak mengalir di desa itu.

Namun justru masuk ke pemilik (ritel)­nya yang notabene kebanyakan dari Jakarta.

“Kalau pedagang kecil atau PKL (pedagang kaki lima, pedagang kelontong justru perputarannya di desa tersebut. Karena itu, kalau saya tetap menyambut baik pernyataan tersebut, karena memang itu faktanya. Tetapi seharusnya juga dibarengi dengan implementasi kebijakan dari pemerintah. Harusnya beliau tahu rancangan kebijakan ekonomi nasional,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Ali Mahsun menilai jika pernyataan dari Menteri Sofyan terkait dengan keberadaaan toko modern harus segera disetop tersebut sebenarnya merupakan bukti bahwa untuk kesekiankalinya ada ketidakkonsistenan pemerintah RI pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

“Juga rangkaian bukti bahwa rezim Jokowi­JK tak ada kepemimpinan, alias `papan halma`, yang seharusnya `papan catur`. Hal ini karena beberapa waktu lalu Kementerian Perdagangan sudah mengumumkan secara resmi kebijakan deregulasi ijin toko modern. Indonesia darurat kepemimpinan nasional,” ungkapnya.

Dia menyesalkan, di negara dan bangsa yang besar seperti Indonesia ini, bagaimana sampai bisa dikelola laksana `papan halma`, tidak ada kepemimpinan.

“Kondisi seperti ini sangatlah memilukan, tragis, sangat berbahaya. Maka dari itu, situasi ini harus segera disudahi. Kalau tak segera diakhiri, maka akan terjadi prahara pemerintahan RI,” ucapnya.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional-Bapennas, Sofyan Djali memang menilai bahwa adanya sebuah minimarket di suatu pedesaan, sebenarnya tidak menjadi indikator membaiknya perekonomian.

Justru keberadaan minimarket tersebut di pedesaan, mengancam eksistensi sejumlah warung kelontong ataupun pasar tradisional yang ada di desa­desa, yang menjadi penopang perekonomian daerah.

Sofyan lantas menyayangkan, karena saat ini stigma tersebut seakan­akan sudah terbentuk di tengah masyarakat. Dia menegaskan bahwa adanya ritel minimarket di daerah atau desa­desa tersebut tidak dapat dijadikan indikator daerah terkait telah mengalami kemajuan di bidang perekonomian. Masyarakat pun diminta agar jangan sampai salah mengerti.

Oleh karena itu, Sofyan menyarankan supaya sebaiknya keberadaan minimarket di Indonesia seperti Indomaret itu yang sudah mulai banyak menjamur dimana­mana, hampir di setiap gang kecil pun juga sudah ada, harus segera disetop. Apabila hal tersebut tak segera dilakukan, dia memprediksi usaha warung­warung kecil akan mati dan punah dari Negara Indonesia ini.

“Indomaret harus kita setop (hentikan). Ini sudah terjadi distorsi. Satu Indomaret bisa membunuh berapa warung­warung kecil. Menurut data dari Indeks Pembangunan Desa 2014 yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas, saat ini masih ada sebanyak 8.669 desa yang belum mempunyai pertokoan, minimarket, maupun toko ataupun warung kelontong,” tukas Sofyan. (BJ)