Home Ekbis BPR-BKK Sambut Positif Raperda Perubahan Badan Hukum

BPR-BKK Sambut Positif Raperda Perubahan Badan Hukum

111
0

SEMARANG, 2/11 (Beritajateng.net) – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Badan Hukum PD BPR-BKK menjadi PT. BPR BKK disambut positif beberapa direksi BPR yang sahamnya dimiliki Pemprov Jateng dan Kabupaten/kota tersebut.

Direktur Utama BPR BKK Kabupaten Banyumas Sugeng Prijono mengungkapkan, dengan perubahan bentuk dari perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perseroda, BPR BKK akan tumbuh menjadi lembaga perbankan yang besar dan memiliki daya saing yang tinggi dengan bank lain yang saat ini ada.

“Kalau sudah dalam satu konsolidasi (gabungan) maka sistem yang digunakan sama, produknya sama, suku bunganya sama. Jadi perlakuannya sama se Jawa Tengah. Bisa online dimana mana,” ungkapnya saat dihubungi Beritajateng.net, Kamis (2/11).

Sugeng menjelaskan, BPR-BKK yang saat ini berjumlah 33 buah menerapkan sistem yang berbeda beda dan bunganyapun berbeda beda sehingga sering memunculkan pertanyaan masyarakat karena namanya sama tapi sistem, produk dan bunganyapun berbeda beda. Keyakinan Sugeng akan kebesaran BPR BKK ke depan juga ditambah dengan jumlah aset yang saat ini dimiliki.

“Aset kita saat ini 10 triliun rupiah lebih, aset itu sangat besar dan saya yakin dengan aset sebesar itu kita bisa tumbuh menjadi BPR yang besar,” jelasnya.

Berdasarkan besarnya aset yang dimiliki, beber Sugeng, BPR BKK Jateng hasil konsolidasi nantinya menempati rangking pertama terbesar di Indonesia. Posisi kedua ditempati oleh BPR BKK Lampung dengan aset sebesar 5 triliun. Posisi berikutnya ditempati BPR BKK Lestari Bali dengan aset 4 triliun, BPR KS Bandung juga 4 triliun.

“Ini monumental kalau di Jateng bisa terwujud BPR BKK konsolidasi. Tidak ada Konsolidasi yang sering kita sebut merger menjadikan bank lebih buruk. Karena pengawasannya lebih baik, lebih efisien, permodalan lebih kuat dan operasionalannya juga menjadi lebih kuat,” jelasnya.

Sugeng menceritakan bahwa BPR BKK Banyumas yang merupakan hasil merger dari beberapa BKK pada tahun 2006 kondisinya terus membaik. Pertama merger aset yang dimiliki sebesar 127 miliar sekarang 800 miliar lebih. Dari sisi operasional, dulu masyarakat menikmati bunga yang cukup tinggi 18 persen sampai 21 persen.

“Saat ini bunga yang dikenakan kepada masyarakat sebesar 9 persen. Bahkan untuk yang potong gaji seperti perangkat desa kita memberikan bunga sebesar 6,9 persen,” tegasnya.

Komisi C Optimis

Anggota Komisi C DPRD Jateng Muhammad Ridwan juga mengungkapkan rasa optimismenya kalau Perda ini sudah jadi dan BPR BKK dikonsolidasi maka akan tumbuh menjadi bank yang besar dan menjadi bank terbesar kedua milik pemerintah daerah setelah Bank Jateng.

“Kalau kedua bank ini menjadi besar maka keuntungan yang akan disetor ke kas daerah juga akan lebih besar. Hal ini menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.

Raperda perubahan badan hukum BPR BKK saat ini sedang dalam tahap penyempurnaan, mengingat belum lama ini muncul Peraturan Menteri (Permendagri) Nomor 94/2017 Tentang pengelolaan BPR milik pemerintah daerah. Dengan adanya Permen ini maka pasal pasal dalam raperda harus disesuaikan dengan isi Permen tersebut.

“Ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan isi Permen. Seperti masa jabatan direksi dari 4 tahun menjadi 5 tahun,” jelasnya.

Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto mengatakan, meskipun baru saja muncul Permendagri No 94 yang mengatur tentang pengelolaan BPR BKK, namun target penyelesaian raperda ini tetap tidak berubah dan harus selesai pada akhir tahun 2017.

“Kami tidak merubah target, tetap harus selesai akhir 2017. Namun demikian beberapa pasal harus dilakukan penyesuaian dengan isi Permen,” katanya.

Asfirla yang biasa disapa Bogi ini juga merasa optimis BPR BKK hasil konsolidasi akan menjadi bank yang bisa bersaing dengan bank bank lain mengingat modal dasar yang dimiliki berupa aset sangat besar sebesar 10 triliun supiah.

“Selain aset kita yang sangat besar, diantara pengelola BPR BKK sudah tercipta jiwa korsa yang sangat besar di bidang kredit mikro. Mereka juga memiliki cabang yang sangat banyak dan tersebar di semua pelosok. Bahkan di sudut sudut pasarpun mereka ada,” bebernya.

Guna mengatur BUMD BUMD yang ada terutama antara BPR BKK dan Bank Jateng agar tidak saling bertabrakan dalam memasarkan produknya, Bogi mengharapkan agar Pemprov Jateng segera membentuk Holding Company, holding company ini diharapkan bisa mensinergikan BUMD BUMD yang ada.

“Soal sinergi BUMD ini sudah mendapat sorotan dari BPK, karena dinilai sangat lemah. Dengan holding company antar BUMD tidak akan saling “bunuh”, “ tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mencontohkan, rivalitas yang saat ini terjadi antara BPR BKK dengan Bank Jateng. Selama ini BPR BKK memiliki pasar yang sudah lama digeluti yakni kredit mikro di pasar pasar tradisional. Namun saat ini Bank Jateng membuka unit mikro.

“Ini sangat bahaya, harusnya Bank Jateng bisa bekerjasama dengan BPR BKK dengan menjalankan unit mikronya Bank Jateng agar lebih mengena dan tepat sasaran. Dengan demikian sinergitas terjadi dan kedua lembaga ini bisa tumbuh bersama dan saling menguntungkan,” pungkasnya.

(NK)