Home Ekbis BPR-BKK mengeluh Pasarnya Diserobot Bank Jateng

BPR-BKK mengeluh Pasarnya Diserobot Bank Jateng

343
0

.SEMARANG, 11/10 (BeritaJateng.net) – Kalangan BPR-BKK di Jawa Tengah mengeluh lahan bisnisnya diserobot Bank Jateng. Beberapa direksi BPR-BKK mengaku pangsa pasar mereka di sektor mikro telah dimasuki Bank Jateng yang seharusnya bergerak di sektor menengah ke atas

Dirut PD BPR/BKK Purwokerto Kabupaten Banyumas Sugeng Prijono mengungkapkqn, pihaknya merasakan sekali praktek tidak sehat yang dilakukan Bank Jateng yang telah menyerobot pasarnya bahkan mengambil nasabahnya dengan cara yang tidak etis. Hal ini mengingat kedua lembaga perbankan tersebut sama sama merupakan bank milik Pemprov Jateng dan Pemkab/pemkot di Jawa Tengah.

‘Penyaluran kredit untuk Perangkat Desa misalnya dengan bunga jauh lebih rendah. Ini sangat merugikan kami,” ungkapnya dalam FGD di Ruang Rapat Ketua DPRD Jateng, Rabu (11/10).

Sugeng menambahkan, praktek tidak etis yang dilakukan Bank Jateng bisa berdampak pada naiknya angka kredit macet (NPL) di BPR-BKK mengingat banyak perangkat desa yang mengambil kredit di Bank Jateng tanpa menutup kredit yang diambil di BPR-BKK.

“Mereka mengambil kredit lagi dari Bank Jateng yang bunganya lebih murah tapi tidak menutup kredit di BPR-BKK. inilah yang memicu NPL kami naik,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Sugeng mengancam kalau tidak dihentikan ekspansi Bank Jateng di pasar mikro yang menjadi wilayahnya, maka dana simpanan BPR-BKK Purwokerto yang ada di Bank Jateng akan ditarik dan dialihkan ke bank lain.

“Dana kami yang tersimpan di Bank Jateng jumlahnya mencapai Rp. 2,5 miliar lebih. Dana tersebut bisa saja kami tarik dan kami pindah ke bank lain. Langkah ini saya yakin akan diikuti oleh BPR-BKK lainnya,” katanya.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyayangkan terjadinya praktek penyerobotan pasar tersebut. Sebagai sesama perusahaan daerah seharusnya kedua lembaga perbankan teraebut bisa saling sinergi bukan malah merusak pasar yang sudah dimiliki BPR-BKK

Rukma Setyabudi mengimbau supaya Komisi C dan juga Biro Perekonomian bisa menjalankan fungsinya lebih jelas dan tegas.

”Bagaimanapun BUMD harus bertumbuh bersama melayani masyarakat dan menumbuhkembangkan kemampuan perekonomian mereka. Tolong ini diawasi kalau perlu dipanggil dan dibina jangan sampai di lapangan saling sikut atau jegal hingga kita harus mengambil kebijakan yang tidak enak,” papar Rukma di hadapan peserta FGD dari kalangan BPR/BKK, Bank Jateng, OJK dan juga Komisi C DPRD Jateng tersebut.

Sementara itu Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto menandaskan, Bank Jateng menjadi penopang PAD kedua dengan deviden terbesar lebih dari Rp 330 miliar. Dengan rencana mergernya BPR/BKK di Jateng ini maka pondasinya tentu akan lebih kuat dengan asset hingga Rp 9,6 triliun.

”Seharusnya Bank Jateng bisa saling membantu tumbuh bersama bukan malah sebaliknya. Langkah merger ini nantinya bisa membuat BPR/BKK pondasinya makin kuat jika semua uangnya ditarik dari Bank Jateng apa jadinya,” ujar pria yang akrab disapa Bogi itu.

Ketua Dewan Pengawas BPR/BKK Ihwan Sudrajat meminta agar Bank Jateng bisa memahami pasar dan memberi ruang jangan sampai masuk ke wilayah yang seharusnya digarap BPR/BKK. Menurutnya barang akan bergerak ke pasar yang harganya kompetitif dan mereka yang bisa memberikan hal itu tentu memiliki kekuatan modal besar. Tugas BUMD sendiri adalah menjalankan peran pemerintah untuk melayani masyarakat.

”Misalnya saja membuka cabang sampai kecamatan, memberi kredit kepada perangkat desa dengan bunga jauh di bawah BPR/BKK. Sebagai Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah juga berkeinginan keduanya tumbuh besar dimanapun itu dan Bank Jateng harus bisa memahami pasar,” terang Ihwan.

Dari Biro Perekonomian pun menyampaikan harapan untuk bisa ada pembagian core bisnis yang meskipun tidak mudah tetapi ini harus dilakukan. Sinergi antara BUMD juga harus lebih didorong supaya bisa membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Indra Yuheri Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Jateng-DIY menyatakan, porsi kue penyaluran kredit di Jateng sangat besar sekitar Rp 40 triliun. Yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah bagaimana pembagian ”kue” agar keduanya bisa tumbuh bersama.

”Perlu disadari Bank Jateng juga harus memenuhi target tetapi perlu ada terobosan bagaimana menikmati kue itu bersama-sama. Misalnya dengan linkage program ataupun penyaluran KUR sebenarnya bisa bekerjasama dengan BPR/BKK perlu ada terobosan yang harus dilakukan,” jelas Indra.

Kepala Divisi perwakilan Bank Jateng Antoni menambahkan, salah satu program yang bisa dijembatani adalah melalui linkage yang dikemas dengan suku bunga relatif murah. Dengan demikian BPR/BKK memiliki dana untuk fokus pembiayaan di lapangan yang menjadi segmennya.

(NK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here