Home Lintas Jateng BPKD Luncurkan Sistem Tracking Untuk Selesaikan Piutang PBB

BPKD Luncurkan Sistem Tracking Untuk Selesaikan Piutang PBB

332
0
BPKD Luncurkan Sistem Tracking Untuk Selesaikan Piutang PBB
        Pekalongan, 14/9 (BeritaJateng.net) – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah(BPKD) Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan tentang sistem tracking untuk menyelesaikan masalah piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, di aula lantai 3 setda.
        Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Wiryo Santoso, SIP MH dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan motivasi semua pihak untuk besama-sama menyelesaikan atas piutang pajak PBB pedesaan dan perkotaan. “Serta meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kegiatan optimalisasi intensifikasi penagihan pajak PBB,” terangnya.
        Dalam rangka meningkatkan kualitas peningkatan keuangan daerah serta kualitas Opini Wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan daerah.
       Ia menambahkan bahwa pada saat ini ada pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dalam hal pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Dan tentunya hal itu juga membawa beberapa persoalan yang harus di cari solusinya khususnya kaitannya dengan piutang. “Dari hal tersebut muncul permasalahan yang pertama belum optimalnya pendapatan daerah dari sector pajak PBB dan menjadi catatan dalam laporan keuangan daerah,” tandasnya.
         Menurutnya, di Kabupaten Pekalongan sumber pendapatan dari PBB belum optimal padahal menurut data dari pusat untuk piutang PBB di Kabupaten Pekalongan sebanyak 10,7 milyar yang tersebar di 16 kecamatan dan 261 desa/kelurahan dengan jumlah kurang lebih 150 ribu obyek pajak. Untuk itu pihaknya melakukan inovasi berupa peluncuran sistem tracking atau penelusuran yang akan di ujicobakan di dua kecamatan yakni di kecamatan doro dan kecamatan Sragi dengan jumlah desa yang akan dijadikan pilot project sebanyak 21 desa.
        Sementara itu bupati Pekalongan Asip Kholbihi menuturkan seiring dengan adanya desentralisasi fiskal, setiap kabupaten/kota menghadapi persoalan tentang PBB diantaranya masalah database dan masalah piutang. Pihaknya berharap dengan sistem tracking ini dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan serta pihaknya mendorong kepada setiap OPD untuk selalu melakukan inovasi dan menciptakan birokrasi yang berjiwa enterpreuner sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
        Oleh karena itu pihaknya mendukung kegiatan ini,  yang bukan hanya dalam gagasan saja namun juga dalam aplikasi kegiatan. “Harapannya dengan menggunakan system tracking dalam penyelesaikan  piutang  PBB maka persoalan database bisa diatasi dan dengan system ini tidak hanya mengatasi persoalan siapa saja yang belum membayar pajak tetapi mengvalidasi data,” katanya. (ST/El)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here